Pengembangan Wilayah Permukiman Pada Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pengembangan Wilayah Permukiman Pada Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Authors

  • Mhd. Iswanda Akbary Ginting Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

DOI:

https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.108

Keywords:

Gunung Leuser, Kebijakan, Wilayah Permukiman

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pengawasan pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser kabupaten langkat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser kabupaten langkat, serta upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan pengembangan wilayah permukiman di taman nasional gunung leuser kabupaten langkat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah telah menaruh perhatian penting terhadap kawasan konservasi dan Taman Nasional gunung leuser kabupaten langkat dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi merujuk perspektif yang termuat dalam peraturan tersebut dan ada beberapa hal ditingkat daerah dan masyarakat seperti masyarakat sekitar kawasan konservasi masih kurang dilibatkan dalam pengelolaan bersama kawasan konservasi. Kebijakan konservasi dengan memberikan zona khusus yang wilayah tersebut diberikan batasan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali beberapa peraturan yang ada untuk meningkatkan pengawasan pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser.

References

Ferdinal Asmin, (2021). Menakar Arah Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Daerah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Helen, R. (2019). Analisis Dampak dan Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser.

Latuparisa, D., & Afiff, S. A. (2021). Perjuangan Pengakuan Hak Kelola Lahan bagi Pengungsi Aceh di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Umbara, 6(2), 109–122.

Nasution, M. N. A., Suhaidi, S., & Leviza, J. (2019). Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Warisan Dunia. USU Law Jurnal, 7(3).

Purwanto, E. (2016). Strategi Anti-Perambahan di Tropical Raintforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru. Jogjakarta. Debut Press.

Ronggo Bayu Widodo, (2019). Draft Rumusan Tipologi Konflik Tenurial Di Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan Usaid-Bijak.

Surono, A. (2012). PENGELOLAAN KONFLIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUT AN DALAM MEWUJUDKAN HAK MASYARAKAT LOKAL. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(1), 54–91.

Syahadat, E., & Subarudi, S. (2012). Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 9(2), 131–143.

Published

2022-12-12

How to Cite

Ginting, M. I. A. (2022). Pengembangan Wilayah Permukiman Pada Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan . Locus Journal of Academic Literature Review, 1(8), 428–440. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.108
Loading...