Locus Journal of Academic Literature Review

Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2026-02-01T11:54:07+00:00

Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung analisis empiris terhadap Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 belum berjalan efektif, yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan norma, khususnya terkait perpanjangan waktu penyelidikan, rendahnya ketaatan para pihak dalam proses beracara, serta keterbatasan kewenangan regulatif KPPU. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perwujudan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kerangka hukum acara persaingan usaha melalui penataan kewenangan Komisi dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Pertanggungjawaban PT Asabri (Persero) atas Klaim Kecelakaan Kerja Personel Tentara Nasional Indonesia

2026-02-01T17:31:24+00:00

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban PT ASABRI (Persero) dalam pemberian manfaat asuransi dan pensiun bagi personel Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait pengajuan dan penyelesaian klaim akibat risiko kerja. Kajian ini menyoroti dasar filosofis, yuridis, dan administratif perlindungan hukum bagi personel TNI serta hambatan yang kerap muncul dalam praktik klaim, baik yang bersumber dari peserta maupun dari sistem internal PT ASABRI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup, lemahnya pemahaman administratif, keterbatasan prosedural, dan kurangnya sosialisasi berpotensi menghambat realisasi hak peserta. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum, perbaikan struktur pelayanan, dan pembentukan budaya hukum yang partisipatif menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi personel TNI.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Sungai Musi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

2026-01-01T13:32:40+00:00

Sungai Musi merupakan aset pariwisata strategis Kota Palembang yang menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan kawasan tepian sungai, khususnya di Pasar 16 Ilir sebagai destinasi wisata kuliner dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis tiga masalah krusial: pengelolaan sampah yang tidak optimal, proliferasi bangunan semi permanen di atas permukaan sungai, dan buruknya sanitasi yang berdampak pada kontaminasi air. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka teoritis infrastruktur hijau, pariwisata berbasis masyarakat, dan model pariwisata 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) dengan konteks kearifan lokal Palembang. Temuan menunjukkan bahwa solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang dikombinasikan dengan tata kelola partisipatif dan peningkatan komponen 4A telah berhasil diterapkan di koridor sungai Jakarta, Kuala Lumpur, dan kota-kota lain di Asia Tenggara. Penelitian ini merekomendasikan paket kebijakan terintegrasi untuk Pemerintah Kota Palembang yang mencakup regulasi zona penyangga riparian, investasi infrastruktur terminal dan sanitasi, pembentukan koperasi pedagang, serta pilot program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.