Locus Journal of Academic Literature Review

Collective Action in Indonesian Agricultural Marketing: What Do Farmers Gain?

2026-04-30T03:34:43+00:00

Smallholder farmers in Indonesia often face limited market access, weak bargaining power, high transaction costs, and reliance on middlemen. Collective action has been promoted as a strategy to address these constraints; nevertheless, the specific gains farmers receive from collective action in agricultural marketing remain dispersed across different studies. This article aims to review what Indonesian farmers gain from collective action in agricultural marketing. Using a narrative literature review, this study synthesizes Scopus-indexed publications on farmer groups, cooperatives, collective marketing, and related institutional arrangements in Indonesian agriculture. The findings show that collective action provides farmers with numerous advantages, including improved market access, stronger bargaining power, reduced dependence on middlemen, better knowledge sharing, and institutional strengthening. However, these gains are hindered by weak governance, limited managerial capacity, poor communication, elite domination, digital gaps, and insufficient institutional support. The review suggests that collective action should be strengthened not only as an organizational model, but also as a farmer-centered marketing strategy supported by good governance, digital access, direct market linkages, and inclusive participation.

Juridical Review and Consistency of Land Management Rights in Two Government Policies

2026-05-15T10:34:36+00:00

The regulation of management rights to land has undergone very significant changes and developments in the Indonesian land system from the initial establishment of law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations by the minister of land in 1958 to now the latest government regulation number 18 of 2021. Of course, in its development it has obstacles to challenges faced and this has become a very important history in the land system in Indonesia. In its regulation, there are many changes, one of which is the renewal of government regulation number 18 of 2021 and this regulation also clarifies the previous law. After the latest government regulations, the government has an important role for the community in regulating and managing land rights in order to create benefits and welfare for the people of Indonesia in the land system. So in this case it is very important to examine how the juridical review and harmony between the two regulations in order to know its development by using the normative juridical method.

Analisis Yuridis Terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional

2026-06-13T07:57:12+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis legitimasi, peran, dan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme berdasarkan hukum internasional. Terorisme merupakan ancaman global yang berdampak terhadap keamanan, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penanggulangannya memerlukan kerja sama internasional yang terkoordinasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, instrumen hukum internasional, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi PBB bersumber dari United Nations yang memberikan mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma global, koordinasi antarnegara, pencegahan pendanaan terorisme, serta penguatan kapasitas negara anggota. Namun, efektivitas kebijakan PBB belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi rendahnya kepatuhan sebagian negara anggota, keterbatasan institusi nasional, konflik domestik, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam implementasi kebijakan antiterorisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, harmonisasi hukum nasional, serta pendekatan yang seimbang antara keamanan dan perlindungan HAM. Penelitian ini menegaskan bahwa PBB tetap menjadi aktor sentral dalam upaya global memerangi terorisme secara sah, efektif, dan berkelanjutan.

Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

2026-06-13T08:39:18+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. Papua merupakan wilayah yang menghadapi tantangan keamanan kompleks akibat gangguan bersenjata, kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta hambatan pembangunan yang berdampak pada stabilitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kebijakan keamanan nasional. Implementasinya dilakukan melalui penegakan hukum, pengamanan wilayah rawan, koordinasi antar lembaga, serta program deradikalisasi dan pembangunan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dinamika sosial lokal, dan belum meratanya rasa aman masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan melindungi hak hidup dan rasa aman, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan due process of law. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang tegas, manusiawi, dan berkelanjutan.

Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online yang Melibatkan Mucikari di Bawah Umur

2026-05-04T03:59:23+00:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik prostitusi online yang semakin kompleks, termasuk keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku maupun korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan mucikari di bawah umur serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana anak, dengan studi kasus Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim mengkombinasikan pidana penjara dengan pembinaan dan pelatihan kerja, yang mencerminkan tujuan rehabilitatif. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi penerapan prinsip ultimum remedium agar pemidanaan penjara menjadi pilihan terakhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak dalam menangani kejahatan prostitusi online berbasis teknologi.

Analisis Adopsi Sistem Pembayaran Digital QRIS dan Implikasinya terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan UMKM di Kawasan Kuliner Jalan Gajah Mada Kota Pontianak

2026-05-04T11:59:53+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adopsi sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta implikasinya terhadap efisiensi pengelolaan keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan kuliner Jalan Gajah Mada Kota Pontianak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS telah diadopsi secara luas sejak tahun 2022–2023 dan memberikan kemudahan dalam proses transaksi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, penggunaan QRIS berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pencatatan transaksi yang lebih sistematis, akurat, dan transparan. Dampak lain yang ditemukan adalah peningkatan jumlah pelanggan serta potensi pendapatan usaha akibat kemudahan transaksi non-tunai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan jaringan, keterbatasan pemahaman teknologi, dan pemanfaatan fitur QRIS yang belum optimal. Secara keseluruhan, QRIS memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan UMKM, namun optimalisasi pemanfaatannya memerlukan peningkatan literasi digital dan keuangan bagi pelaku usaha.

Upaya Penanggulangan Pengrusakan Hutan Ilegal Loging di Polres Rejang Lebong

2026-05-01T18:53:45+00:00

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan global, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi serta keseimbangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu upaya penanggulangan pengrusakan hutan melalui illegal logging di Polres Rejang Lebong serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi faktor penyebabnya, serta tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Analisis Penggunaan QRIS terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa serta Dampaknya bagi Pendapatan UMKM di Kota Pontianak

2026-05-01T06:18:30+00:00

Penelitian ini mengkaji penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di antara mahasiswa di Kota Pontianak serta dampaknya terhadap perilaku konsumsi dan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur dan purposive sampling, penelitian ini melibatkan mahasiswa dan pelaku UMKM sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Temuan menunjukkan bahwa QRIS diterima luas oleh mahasiswa karena kemudahan dan kecepatan transaksi sesuai prinsip Technology Acceptance Model. Kemudahan bertransaksi mendorong peningkatan frekuensi belanja mahasiswa dan munculnya perilaku impulsif buying akibat berkurangnya hambatan psikologis. Bagi UMKM, adopsi QRIS berdampak positif terhadap peningkatan volume transaksi dan pendapatan, meski tidak merata. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan jaringan dan kurangnya literasi digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan digital mahasiswa, optimalisasi strategi pemasaran digital UMKM, serta perluasan infrastruktur jaringan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Bagi Polisi yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Bengkulu

2026-05-01T18:20:51+00:00

Bantuan hukum merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu legal aid yang berarti bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, dan legal assistance yang mencakup bantuan hukum baik secara gratis maupun berbayar. Keberadaan bantuan hukum sangat penting karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian ini membahas pelaksanaan Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Polri bagi anggota yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polda Bengkulu, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perkap tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, di mana anggota Polri yang terlibat KDRT wajib melapor dan mendapatkan pendampingan dari Bidkum, namun pelaksanaannya masih terhambat karena korban, yaitu istri, tidak melapor sehingga kasus tidak dapat diproses.