Locus Journal of Academic Literature Review

Perbandingan Hukum Pembiayaan Modal Ventura dan Pembiayaan Al-Musyarakah Kepada Perusahaan Pasangan Usaha Terkait Pemberian Keuntungan Modal

Alifah Nur Fitriana Naridha — 2025-10-31

Penelitian ini menganalisis perbandingan hukum antara pembiayaan modal ventura dan pembiayaan al-musyarakah terhadap perusahaan pasangan usaha dalam kaitannya dengan pembagian keuntungan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kesamaan dan perbedaan aspek hukum kedua bentuk pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), metode penelitian, termasuk tinjauan pustaka dan analisis induktif, untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan modal ventura melibatkan investasi di perusahaan dengan tujuan pembagian keuntungan sesuai dengan formula yang disepakati, sedangkan pembiayaan al-musyarakah dicirikan oleh kerja sama antara nasabah dan lembaga keuangan Islam untuk membagi keuntungan dan membagi risiko.. Kedua bentuk pembiayaan ini sama-sama memiliki karakteristik risiko tinggi karena menempatkan penyertaan modal sebagai dasar pembagian keuntungan dan kerugian. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan klausul perjanjian untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta meminimalkan potensi kerugian.

Katakunci :Keuntungan Modal, Pembiayaan Modal Ventura,Pembiayaan Musyarakah.

Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan

Amzar Ardiyansyah — 2025-10-31

This study analyzes the collapse of constitutional governance and the democratic crisis in Indonesia by focusing on the weak implementation of the Constitution, the persistence of corruption, and the erosion of justice in law enforcement. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by academic literature and national news reports. The findings reveal that the principles of popular sovereignty and the rule of law, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, are often implemented merely in a formalistic manner, while political power remains concentrated among elites. Corruption has emerged as a key determinant undermining democratic legitimacy and triggering a crisis of public trust, as demonstrated by the nationwide protests in August–September 2025. The decline of justice is further reflected in discriminatory law enforcement“sharp downward, blunt upward” and the lack of independence among law enforcement institutions. This study recommends constitutional reform through further amendments, strengthened checks and balances, institutional restructuring, and the consolidation of substantive democracy to realize social justice and popular sovereignty as envisioned by the Constitution.

Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah

Cut Hasmiyati — 2025-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian warisan menurut hukum adat Suku Mee di Papua Tengah serta melihat bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian harta antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana ketentuan adat mengatur hak waris bagi anak perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, serta sejauh mana nilai-nilai sosial, pendidikan, dan agama memengaruhi perubahan dalam praktik warisan adat tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa masyarakat adat Mee memandang laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga berhak atas bagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, perkembangan pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, serta pengaruh agama dan modernisasi mulai menggeser pandangan tradisional tersebut menuju pola pembagian yang lebih seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum adat normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan tokoh adat dan pemuka agama, serta observasi lapangan di wilayah adat Suku Mee, Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Suku Mee masih didominasi oleh sistem patrilineal, di mana anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar sebagai penerus marga. Namun, terdapat perkembangan positif dalam masyarakat modern Mee, di mana sebagian keluarga mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan atas dasar kesetaraan dan pertimbangan moral serta ekonomi.

Analisis Yuridis Terhadap Akta Jual Beli yang Tidak Dibacakan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Rifka Fitria — 2025-10-31

To ensure the legality of the transfer of land rights, the deed must be read; thus far, the Land Deed Making Officer has failed to read the sale and purchase deed to the presenter. The issue in this study is how the Court's decision on the Sale and Purchase Deed is not read, as well as the sanctions imposed on the Land Deed Making Officer for failing to read the deed in front of the Witness. This study employs both qualitative and normative methodologies. As a result of his carelessness in creating the sale and purchase deed, the Land Deed Making Officer who fails to read the deed is sanctioned by the code of ethics and civil or criminal law, which indirectly harms his career. The research findings also indicate that the deed is sued in court and loses its legal force.

Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia

Rika Afrida Yanti — 2025-10-31

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memunculkan polemik terkait efektivitas dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu akibat yang paling menonjol adalah terjadinya overkapasitas (overcrowded) di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang sebagian besar diisi oleh narapidana kasus narkotika, khususnya penyalahguna. Artikel ini mengkritisi pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pidana penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif, serta menganalisis hubungan kausal antara kebijakan represif tersebut dengan kondisi overcrowded. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data sekunder dan studi kasus. Artikel ini merekomendasikan reformulasi kebijakan narkotika agar lebih manusiawi dan efektif, dengan mengutamakan dekriminalisasi bagi penyalahguna dan perluasan program rehabilitasi.

Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Grup Percakapan

Ronny Ronny — 2025-10-31

This study aims to examine the application of Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (called the ITE Law) in group conversation, one of the applications of Article 27A UU ITE is must meet public knowledge. The research method used is the normative legal method, namely library research based on secondary data, namely referring to legislation, several court decisions, and research results. The conclusion of the study is that access to information in conversation groups can meet public knowledge if there are two things, namely there is a large group of people; and most of the members of the conversation group did not know each other. The categorization of open and closed conversation groups does not determine the purpose of the information in the conversation group to be publicly known.

Studi Deskriptif: Pengetahuan Remaja tentang Dampak Bullying di Pekanbaru

Saniya Saniya — 2025-10-31

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang dan disengaja, biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu terhadap korban yang lebih lemah secara fisik, emosional atau sosial. Fenomena bullying sering ditemukan di lingkungan sekolah dan remaja dan dapat berdampak serius pada perkembangan psikologis korban, seperti gangguan kecemasan, depresi hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang dampak bullying pada remaja di Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi SMP Negeri X Pekanbaru berjumlah 304 orang. Teknik pengambilan sampel adalah cluster sampling dengan jumlah sampel 173 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik analisa data univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 173 orang didapatkan hasil yaitu 83 responden (48%) dalam kategori kurang, 60 orang (34,7%) dengan kategori cukup dan 30 responden (17,3%) dalam kategori baik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi tentang dampak bullying pada remaja.

Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh

Muhammad Dimas Permadi S — 2025-10-31

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan sosiologis (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam yaitu Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari’ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan,dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari’ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Kedua, Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, eksternal, dan kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.