Locus Journal of Academic Literature Review

Asas Keseimbangan dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan pada Era Gig Economy

Rizki Ali Syahbana — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam hubungan hukum ketenagakerjaan pada era gig economy di Indonesia. Transformasi dunia kerja akibat digitalisasi telah menciptakan pola hubungan kerja baru yang fleksibel, sementara regulasi ketenagakerjaan masih berorientasi pada model kerja konvensional. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, terutama dalam aspek perlindungan sosial, kepastian hukum, dan keadilan kontraktual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji perbandingan penerapan asas keseimbangan di Inggris dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pekerja gig economy berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, regulasi di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai. Diperlukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang menegaskan asas keseimbangan melalui pengakuan status hukum pekerja digital, kewajiban platform dalam jaminan sosial, dan ruang negosiasi kontrak yang adil guna mewujudkan hubungan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Analisis Arus Penjualan pada Koperasi Konsumen Primer Tut Wuri Handayani melalui Pendekatan SWOT

Irene Ismail, Indah Nur Cahyani, Dyah Ayu Wulandari, Aulia Nur Kusuma — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Koperasi konsumen berperan penting dalam memenuhi kebutuhan anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Salah satu indikator utama kinerja koperasi adalah arus penjualan, yang mencerminkan tingkat aktivitas usaha dan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arus penjualan Koperasi Konsumen Primer Tut Wuri Handayani selama periode Januari–Desember 2024 serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi berdasarkan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data utama berasal dari arus penjualan bulanan koperasi yang dianalisis untuk melihat pola dan fluktuasi penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus penjualan koperasi bersifat fluktuatif dengan peningkatan pada periode tertentu (peak season). Analisis SWOT menunjukkan koperasi memiliki kekuatan pada produk kebutuhan pokok, sistem pencatatan terkomputerisasi, dan lokasi strategis, namun masih menghadapi kelemahan dalam variasi produk dan promosi. Peluang berasal dari pasar internal yang besar dan tren transaksi non-tunai, sementara ancaman datang dari persaingan ritel modern dan perubahan pola belanja konsumen.

Reassessing the Foundation of Transaction Cost Economics: A Systematic Literature Review (2022–2025)

Fatihatussharifah, Sambas Ade Kesuma — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

This systematic literature review (SLR) reassesses the theoretical foundation and contemporary relevance of Transaction Cost Economics (TCE) by examining 64 articles published between 2022 and 2025. Grounded in the classic works of Coase (1937) and Williamson (1975, 1985), TCE analyzes how organizations choose governance structures that minimize transaction costs driven by bounded rationality, uncertainty, and opportunism. The findings show that TCE continues to be applied across various disciplines, including supply chain management, information systems, organizational governance, and public policy.

Recent research reveals a shift from a strictly economic perspective to a more dynamic, multidisciplinary approach. Many contemporary studies combine TCE with complementary theories such as the Resource-Based View (RBV), Agency Theory, and Institutional Theory to enhance its explanatory strength and connect cost efficiency with strategic capabilities.

Traditional variablesasset specificity, uncertainty, and opportunism remain central, but scholars increasingly include modern variables such as trust, digital capability, and technological interdependence. These additions reflect the growing complexity of digital and interconnected environments. Several research gaps emerge, particularly related to digital industries, public sector governance, sustainability-oriented collaborations, and cross-country comparisons. Overall, this SLR confirms that while TCE remains highly relevant, it must continue evolving to address the challenges of modern, rapidly digitalizing economic contexts.

Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi dalam Penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) serta Dampaknya terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Artikel ini menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi dalam penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah fungsi SPV dalam grup perusahaan, tanggung jawab hukumnya, dan potensi penyalahgunaannya dalam manajemen laba. Temuan menunjukkan bahwa SPV sering kali digunakan sebagai alat efisiensi ekonomi untuk mengurangi biaya kebangkrutan dan risiko kredit melalui pemisahan aset. Namun, penggunaan SPV juga berkorelasi dengan peningkatan insentif manajemen laba dan off-balance sheet financing yang dapat mengaburkan transparansi bagi pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang efisien harus fokus pada pencegahan kapitalisasi modal rendah pada SPV untuk memitigasi risiko hukum dan keuangan.

Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor

Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara sehingga penanggulangannya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta penerapannya dalam perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang melibatkan Setya Novanto. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyitaan aset telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam prakteknya pemulihan kerugian negara masih belum optimal karena sistem hukum Indonesia masih menganut pendekatan conviction-based asset forfeiture.

Tinjauan Yuridis Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Yono Suherman, Wuri Sumampouw, Budiarsih Budiarsih — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan sipil dalam skala besar. Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, Indonesia mewacanakan relokasi sementara warga Gaza ke wilayahnya. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hukum pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata serta menilai keselarasan rencana relokasi tersebut dengan norma hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Status Pengungsi 1951, Protokol 1967, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional memberikan perlindungan penuh terhadap warga sipil, termasuk larangan pemindahan paksa. Namun, relokasi warga Gaza ke Indonesia bersifat sukarela dan bersandar pada alasan kemanusiaan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Meski demikian, tantangan muncul terkait status hukum pengungsi, mekanisme perlindungan, serta kewajiban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat kerangka hukum nasional mengenai pengungsi, meningkatkan koordinasi dengan UNHCR dan organisasi internasional lain, serta memastikan relokasi berjalan sesuai asas non-refoulement dan prinsip kemanusiaan.

Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga

Aswindari Harahap, Rahmayanti Rahmayanti, Rudi Tiono, Bambang Agus Pariyono — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Transformasi digital dalam sistem peradilan telah membuka ruang integrasi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai alat bantu analisis hukum, termasuk dalam perkara niaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Penalaran Hukum Komputasional (Computational Legal Reasoning/CLR) berfungsi sebagai alat prediktif dalam memetakan yurisprudensi serta bagaimana pengaruhnya terhadap diskresi hakim dalam penemuan hukum. Penelitian juga menilai risiko ketidakadilan prosedural dan ketergantungan yudisial apabila rekomendasi AI diterapkan tanpa kerangka etika dan tata kelola yang memadai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLR mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi analisis yurisprudensi, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan moral dan intuisi hukum hakim. Integrasi AI membawa potensi bias algoritmik, black-box injustice, dan automation bias yang dapat mengancam independensi hakim. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme mitigasi berupa Explainable AI (XAI), etika penalaran hukum, audit algoritmik, dan pedoman AI Governance oleh Mahkamah Agung. Kesimpulannya, AI hanya dapat ditempatkan sebagai decision support system, sementara penentuan putusan tetap menjadi domain eksklusif hakim.

Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah

Anak Agung Gde Bagus Aditya Ryansavendra, Adi Nur Rohman — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat keamanan, khususnya Korps Brimob Polri, dalam menangani kejahatan berkadar ancaman tinggi di wilayah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, batas pelaksanaan, dan kesesuaian kewenangan Brimob dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta studi kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Brimob telah diatur secara sah melalui UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2018, dan Perkap No. 16 Tahun 2006, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek penghormatan HAM. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual dan normatif bagi reformulasi kebijakan operasional Brimob, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan berbasis HAM. Kesimpulannya, perlu penguatan regulasi turunan dan kontrol eksternal agar efektivitas penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Chilblain Lupus: An Overview

Aileen Aisyah Maulida — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

CHLE is a form of chronic CLE that is associated with disease progression to SLE. While both CLE and SLE are subtypes of lupus, SLE has a significantly higher rate of both morbidity and mortality. This means that although CHLE is considered a rare form of CLE, it is important for clinicians to be able to recognize this disease and differentiate it with other similar diagnoses, such as regular chilblain. This can be aided by using the Mayo Clinic Criteria, which is a diagnostic criteria for CHLE.

Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital

Nazaruddin Nazaruddin, Umar Mahdi, Usman Boini, Al Muttaqien, Amzar Ardiyansyah — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Namun permasalahnya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan konsep tersebut secara konkret, selain itu keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat dengan konsep ini juga belum ada legalitas mengenai nilai keautentikannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyber Notary telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Disarankan kepada pemerintah yang membidanginya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan cyber notary sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.

Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas: Studi Kasus Kompol Cosmas

I Gede Bayu Parmadi, Adi Nur Rohman — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas melalui studi kasus Kompol Cosmas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji dasar hukum, kewenangan diskresi kepolisian, serta kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Brimob secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Namun, penerapannya belum optimal, khususnya dalam penilaian hukum yang belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks situasi lapangan dan tekanan tugas yang dihadapi aparat. Hambatan utama meliputi penilaian hukum yang cenderung berorientasi pada akibat tindakan, tekanan opini publik, keterbatasan jaminan kesejahteraan, serta belum optimalnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, perlindungan terhadap diskresi kepolisian, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan yang efektif agar perlindungan hukum terhadap anggota Brimob terwujud secara adil dan proporsional dalam kerangka negara hukum.

The Role of Islamic Religious Education in Shaping Legal Awareness among Muslim Communities

Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

This study explores the strategic role of Islamic Religious Education (Pendidikan Agama Islam/PAI) in shaping legal awareness among Muslim communities in Indonesia, a nation where Islamic legal norms coexist with a comprehensive system of positive law. Legal awareness is a fundamental element in sustaining social order, strengthening obedience to law, and promoting harmony between religious obligations and national legal frameworks. Adopting a qualitative, literature-based research design, this study employs a normative legal approach supported by secondary data drawn from classical and contemporary Islamic legal sources, statutory regulations, and relevant academic literature. The analysis yields three significant findings. First, a noticeable gap remains between the normative ideals embedded in PAI curricula and the actual legal behavior exhibited within Muslim communities. Second, the internalization of legal principles is often constrained by cultural patterns, social habits, and structural limitations that dilute the pedagogical impact of PAI. Third, the effectiveness of PAI in fostering legal consciousness can be strengthened through integrated juridical, educational, and socio-cultural strategies that align Islamic values with the objectives of Indonesian positive law. Overall, this study highlights the transformative potential of PAI as a bridging instrument that harmonizes Islamic legal ethics with state law, thereby contributing to a more legally aware and socially responsible Muslim society.

Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer

Sari Yulis — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Perkembangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat telah melahirkan berbagai isu hukum kontemporer dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Kondisi ini menuntut penelitian hukum untuk tidak lagi bertumpu pada satu pendekatan metodologis semata, melainkan memerlukan kerangka analisis yang lebih adaptif dan komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis dalam memahami dan merespons isu-isu hukum kontemporer. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi berbagai metodologi penelitian hukum, seperti pendekatan normatif, empiris, perbandingan hukum, filsafat hukum, serta pendekatan interdisipliner, mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap permasalahan hukum yang bersifat multidimensional. Dengan demikian, pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat berperan penting dalam menghasilkan analisis hukum yang responsif serta mendukung perumusan kebijakan hukum yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.