Locus Journal of Academic Literature Review

Coping Stres Ditinjau dari Kepribadian Introvert dan Ekstrovert Pada Pemakai Narkoba (Residen) di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan

Sarah Atikah, Laili Alfita — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan coping stres ditinjau dari kepribadian introvert dan ekstrovert pada pemakai narkoba (residen) di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan. Coping stres merupakan upaya individu untuk mengatasi tuntutan internal maupun eksternal yang dianggap membebani atau melebihi kemampuan yang dimiliki. Perbedaan karakteristik kepribadian diduga memengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi stres selama menjalani proses rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh residen pemakai narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan. Sampel penelitian berjumlah 67 orang yang diperoleh dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala coping stres yang terdiri dari 32 aitem. Data dianalisis menggunakan uji Independent Sample t-Test dengan bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan coping stres antara residen yang memiliki kepribadian introvert dan residen yang memiliki kepribadian ekstrovert. Hasil analisis diperoleh nilai t = -3,621 dengan nilai signifikansi p = 0,001 (p < 0,05). Dengan demikian hipotesis penelitian diterima. Residen yang memiliki kepribadian ekstrovert menunjukkan tingkat coping stres yang lebih tinggi dibandingkan residen yang memiliki kepribadian introvert. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian berperan dalam menentukan kemampuan individu dalam menghadapi dan mengelola stres selama proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan coping stres ditinjau dari kepribadian introvert dan ekstrovert pada pemakai narkoba (residen) di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan, dimana residen dengan kepribadian ekstrovert memiliki coping stres yang lebih baik dibandingkan residen dengan kepribadian introvert.

Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja: Literature Review

Audilia Agatha — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja di berbagai sektor. Namun, kajian yang secara komprehensif mensintesis peran AI terhadap produktivitas kerja lintas sektor masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penerapan AI, menganalisis manfaatnya terhadap produktivitas kerja, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan kerangka PRISMA, melibatkan sembilan artikel yang diterbitkan pada rentang tahun 2023–2025 dari berbagai sektor pekerjaan di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI hadir dalam tiga bentuk utama yaitu AI generatif, asisten personal/otomatisasi administratif, dan AI berbasis machine learning untuk tugas teknis. Manfaat yang paling konsisten ditemukan adalah efisiensi waktu melalui otomatisasi tugas rutin yang membebaskan pekerja untuk fokus pada tugas lebih kompleks. Efektivitas penerapan AI sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen, pelatihan, infrastruktur, dan budaya organisasi yang kolaboratif. Tantangan utama meliputi kesenjangan literasi digital, kekhawatiran penggantian pekerjaan, serta isu etika dan privasi data. Disimpulkan bahwa AI memberikan dampak positif terhadap produktivitas kerja, namun dampak optimal baru tercapai ketika didukung oleh ekosistem organisasi yang memadai.

The Evolution of Masculine Vulnerability in Selected Lyrics of Rich Brian (2017-2025)

Aurelia Sitanggang, Irma Rahmawati — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

This article examines the development of masculine vulnerability in selected lyrics by Rich Brian from 2017 to 2025. This study is based on the difference between the concept of hegemonic masculinity, which positions men as strong, rational, confident, and able to control their emotions, and the development of contemporary hip-hop, which increasingly provides space for men to express emotional experiences such as pain, anxiety, self-doubt, and self-reflection. This study uses a qualitative descriptive method with a thematic analysis approach to examine four Rich Brian songs, namely Glow Like Dat, Kids, New Tooth, and She. The findings show that masculine vulnerability in Rich Brian’s lyrics is represented through various emotional experiences, including emotional wounds, anxiety, inner conflict, personal struggles, emotional openness, and self-reflection. The study also finds that these lyrics do not completely reject the concept of hegemonic masculinity because elements such as ambition, achievement, self-confidence, and resilience are still presented. However, these elements are combined with emotional experiences and psychological pressures experienced by men. Therefore, this article demonstrates that Rich Brian’s lyrics portray masculinity as a dynamic, flexible, and continuously evolving identity in contemporary hip-hop, where strength and vulnerability can exist together.

Penyelesaian Hukum Atas Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan

Erlina Erlina, Felly Faradina, Zulherman Idris, Keysa Arifa — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Masyarakat Adat Petalangan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang hidup tumbuh berkembang diwilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Masyarakat Adat Petalangan dan hak ulayatnya telah mendapat pengaturan secara hukum adat, konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Walaupun Negara telah memberikan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai sumber peraturan hukum. Namun faktual dimasyarakat tidak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sering kali Masyarakat Hukum Adat dan Hak ulayatnya mendapat perlakuan yang tidak adil jika bersinggungan dengan status atau sengketa kepemilikan serta kepentingan perusahaan dan Negara. Terlebih lagi pada objek tanah ulayat didalilkan sebagai sebuah objek hak yang diatasnya sudah terbit alas hak atas tanah dalam kewenangan BPN/Kantor Pertanahan dan konsesi atau perizinan dengan alasan kawasan hutan yang kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Permasalahan tersebut menimbulkan sengketa atas pemanfaatan tanah ulayat masyarakat adat petalangan hingga saat ini yang terimplikasi pada penyelesaian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan konflik serta upaya penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Petalangan. Metode penelitian ini adalah hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara nyata, bukan hanya berdasarkan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan.

Diplomasi Two-State Solution dan Jaminan Keamanan Israel: Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Subianto

Golda Naya Puri — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini adalah kajian literatur (literature review) yang secara sistematis memetakan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada mengenai arah diplomasi Indonesia terkait solusi dua negara (two-state solution) dalam konflik Israel-Palestina pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dibatasi sejak pelantikannya pada Oktober 2024 hingga sebelum penandatanganan Piagam Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026. Kajian ini tidak menghasilkan data primer, melainkan mensintesis debat akademis dan kebijakan yang telah ada untuk mengidentifikasi pola, pertentangan, dan gap atau kesenjangan dalam literatur. Menggunakan tiga kerangka teoritis secara integratif: (1) konstruktivisme (Wendt; Finnemore) untuk menganalisis bagaimana identitas dan norma membentuk kebijakan luar negeri Indonesia; (2) konsep norm entrepreneur dan norm life cycle (Finnemore & Sikkink) untuk memetakan peran Indonesia dalam proses difusi norma two-state solution di level internasional; serta (3) teori two-level game–intermestic (Putnam; Manning) untuk menguraikan tekanan ganda domestik-internasional yang mempengaruhi formulasi kebijakan. Review literatur menunjukkan tiga temuan utama: pertama, di bawah Prabowo terjadi pergeseran dari norm entrepreneurship berbasis legitimasi moral menuju engaged pragmatism keterlibatan aktif berbasis kalkulasi strategis. Kedua, win-set domestik Indonesia menyempit ketika pemerintah menempuh pendekatan yang lebih pragmatis dan ketiga, keputusan bergabung dengan BoP merepresentasikan titik kritis di mana tekanan intermestic mencapai puncaknya, menandai pergeseran kualitatif dalam bentuk diplomatik Indonesia yang menjadi batas penelitian ini.

The Correlation Between Workload and Job Stress Among Employees of the Mentari Pagi Cooperative

Tamara Chamdhanny, Laili Alfita — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

This study aims to determine the relationship between workload and job stress among employees of the Mentari Pagi Cooperative. The population of this study was 220 employees from the head office and branch offices of the Mentari Pagi Cooperative, and the sample size was 220 employees. In this study, the researcher used a total sampling method. Data collection was conducted using a Likert scale model with two scales: workload and work stress. Based on the results of the product-moment correlation analysis, it can be seen that there is a positive and significant relationship between workload and job stress. This result is supported by a correlation coefficient of rxy = 0.748, yielding a significance of p = 0.000 < 0.05. The coefficient of determination (r2) of the relationship between the independent and dependent variables is r2 = 0.561. This indicates that workload contributes 56.1% to employee job stress. Based on the results of the mean test, it can be concluded that the workload among employees at the Mentari Pagi Cooperative is relatively high, as seen with a hypothetical mean of 30 and an empirical mean of 34.16. Furthermore, the normal curve for the work stress variable for employees at the Mentari Pagi Cooperative is classified as high, with a hypothetical value of 30 and an empirical value of 34.34. From the results of this data analysis, it can be concluded that the workload and work stress among employees at the Mentari Pagi Cooperative are classified as high.

Local Government Authority in Supervising Land Lease Agreements for Billboards to Ensure the Fulfillment of the Principle of Proportionality

Mochamad Wahyu Novianto, Ari Purwadi, Desy Nurkristia Tejawati — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

A This article analyzes the intersection between public administrative authority and private autonomy regarding billboard land lease agreements in Surabaya. The purpose of this study is to examine the regulation of local government authority in supervising these agreements and to design an ideal supervisory framework that ensures the fulfillment of the principle of proportionality. Employing a normative legal methodology with statute, conceptual, case, and comparative approaches, this study evaluates the implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 70 of 2024 and relevant judicial precedents. The findings reveal a significant normative gap; current local government oversight remains strictly formalistic and restricted to administrative compliance, leaving substantial contractual imbalances and adhesive clauses unaddressed until they escalate into litigation. To resolve this, the study proposes an ideal, integrated supervisory construction that harmonizes public administrative law with private contract law. This framework incorporates a pre-licensing administrative review of minimum contractual standards, unified inter-agency coordination, and non-binding balanced guidelines. Ultimately, this preventive approach effectively safeguards the public interest, ensures legal certainty, and protects the contractual equilibrium for all stakeholders without undermining the principle of freedom of contract.

Keabsahan Perjanjian Dalam Sistem Multi Level Marketing PT Avail Elok Indonesia Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata

Dyah Siti Nuraini, Suwardi Suwardi — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Perjanjian keanggotaan dalam sistem Multi Level Marketing merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum antara perusahaan dan distributor yang melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi dan keabsahan perjanjian keanggotaan distributor PT Avail Elok Indonesia berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, Formulir Permohonan Anggota Baru, dokumen Peraturan & Prosedur PT Avail Elok Indonesia, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara PT Avail Elok Indonesia dan distributor dibentuk melalui perjanjian baku yang memuat identitas calon distributor, data sponsor dan upline, pernyataan persetujuan, masa keanggotaan, biaya pendaftaran, kewajiban pembelian, tanggung jawab, larangan, dan pembatasan aktivitas distributor. Distributor ditempatkan sebagai pihak mandiri dalam hubungan kedistributoran atau kemitraan pemasaran, tetapi tetap tunduk pada kode etik, program pemasaran, dan kebijakan perusahaan. Secara formal, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan secara substansial tetap bergantung pada transparansi klausul, pemahaman distributor, kejelasan produk, struktur komisi, kewajaran kewajiban pembelian, serta sumber utama keuntungan. Perjanjian dapat dinilai sah dan mengikat apabila kegiatan usaha bertumpu pada penjualan produk nyata dan sistem komisi yang transparan. Sebaliknya, apabila keuntungan lebih dominan berasal dari perekrutan anggota atau kewajiban pembelian yang tidak wajar, unsur objek tertentu dan causa yang halal dapat dipersoalkan.

Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Naavi Emal Maaliki — Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), kedua negara memiliki perbedaan dalam formulasi kebijakan hukum pidana serta pengaturan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang dapat diadopsi Indonesia berdasarkan keunggulan regulasi Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam mengkriminalisasi tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi. Namun, Malaysia lebih progresif dalam mengadopsi beberapa ketentuan UNCAC, terutama terkait pengaturan penyuapan di sektor swasta, pertanggungjawaban korporasi, dan formulasi pidana denda yang lebih adaptif. Sebaliknya, Indonesia memiliki keunggulan pada aspek kelembagaan melalui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan serta keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan pada penyempurnaan substansi hukum dengan mengadopsi pengaturan yang lebih komprehensif tanpa mengurangi efektivitas sistem kelembagaan yang telah ada

Specialized Health Courts for National Health Insurance Disputes in Indonesia

Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Indonesia's National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN) has integrated healthcare financing and administration into a single national system, yet the institutions responsible for resolving healthcare disputes remain divided across multiple jurisdictions. This institutional divergence has become increasingly significant as healthcare disputes now extend beyond medical negligence and insurance reimbursement to encompass administrative decision-making, contractual relationships, professional accountability, and the constitutional right to health. This article examines whether Indonesia's existing judicial framework remains capable of adjudicating disputes generated by an integrated healthcare system. It first analyses the legal characteristics of disputes arising under JKN and the fragmentation of their resolution across existing institutions. It then evaluates the institutional limitations of the current framework through doctrinal and comparative legal analysis. The article argues that the principal challenge lies not in the absence of legal remedies but in the allocation of adjudicatory jurisdiction. Although existing institutions perform legitimate statutory functions, no single forum possesses the institutional capacity to resolve the interconnected legal and technical issues presented by contemporary healthcare disputes. It concludes that a specialized health court represents a constitutionally compatible institutional response to the evolving demands of Indonesia's healthcare governance and access to justice.

Konstruksi Hukum Rahasia Dagang Berbasis Tacit Knowledge di Tengah Mobilitas Barista Coffee Shop

Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

Pertumbuhan coffee shop di Kota Pontianak yang telah mencapai lebih dari seribu unit usaha mendorong tingginya mobilitas barista antarkedai kopi, sebuah fenomena yang berpotensi menimbulkan sengketa rahasia dagang atas resep, teknik racikan, dan standar operasional prosedur yang bersifat tidak terdokumentasi (tacit knowledge). Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tacit knowledge dalam rezim rahasia dagang Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal untuk melindunginya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara normatif telah mengakomodasi informasi tidak terdokumentasi sepanjang memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan, namun penerapannya pada UMKM coffee shop menghadapi kendala pembuktian karena minimnya dokumentasi tertulis dan ketiadaan perjanjian kerahasiaan formal. Perbandingan dengan Trade Secrets Directive Uni Eropa dan Defend Trade Secrets Act Amerika Serikat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan mobilitas tenaga kerja. Artikel ini merekomendasikan penguatan klausul kerahasiaan yang proporsional serta dokumentasi minimal bagi pelaku UMKM coffee shop.