Locus Journal of Academic Literature Review

Legal Policy Dalam Noodwer Exces Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Murhadi Murhadi, Liza Agnesta Krisna, Hanri Aldino — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000

Noodweer (pembelaan terpaksa) dalam hukum pidana Indonesia adalah alasan pemaaf yang melepaskan seseorang dari pidana saat terpaksa melakukan tindakan melawan hukum untuk membela diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan penerapan hukum menurut KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan kepolisian/penyidik dalam KUHP serta untuk menjelaskan penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan due process of law, dalam menentukan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri menuntut pemahaman dan penerapan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai penyidik. Hal ini karena Pasal 49 KUHP serta Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional telah mengatur secara tegas syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah (noodweer) atau pembelaan yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa (noodweer exces), yang masing-masing berimplikasi pada penghapusan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Legal policy noodweer exces terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan.

Systematic Literature Review Sistem Monitoring Kualitas Air pada Budidaya Ikan Berbasis Internet of Things (IoT)

Dedi Haryanto, Zulhipni Reno Saputra Elsi, Jimmei Jimmei, Muhammad Ihsan — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000

Budidaya ikan merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan adalah kualitas air kolam. Pemantauan kualitas air secara manual memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak dapat dilakukan secara real-time dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memberikan solusi inovatif dalam sistem monitoring kualitas air yang memungkinkan pemantauan kondisi air secara otomatis dan jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teknologi IoT dalam sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian literatur dilakukan terhadap 22 artikel penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber jurnal ilmiah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi parameter kualitas air yang digunakan, jenis sensor, arsitektur sistem, serta kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menggunakan sensor pH, suhu, dan kekeruhan yang terintegrasi dengan mikrokontroler seperti Arduino, ESP8266, dan ESP32. Sistem monitoring berbasis IoT memungkinkan pemantauan kondisi air secara real-time melalui platform web atau cloud. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada fungsi monitoring dengan parameter yang terbatas serta belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem kontrol otomatis. Oleh karena itu, pengembangan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT yang lebih komprehensif masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan budidaya ikan.

Analisis Benturan Kepentingan Dalam Pengelolaan Wakaf dengan Perspektif Standar Aaoifi No.60

Desti Nuraini, Nuchraha Alhuda Hasnda — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tata kelola dalam memitigasi benturan kepentingan pada pengelolaan wakaf, dengan menggunakan Standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 60 tentang Conflict of Interest sebagai pisau analisis. Sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat kekal, wakaf menghadapi tantangan besar berupa risiko moral ketika pengelola (nazhir) memiliki kepentingan pribadi yang bersinggungan dengan aset kelolaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-komparatif, studi ini membedah bagaimana standar internasional tersebut memberikan batasan etis dan prosedur formal bagi institusi wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi benturan kepentingan dalam wakaf manifest dalam berbagai bentuk, seperti transaksi dengan pihak terafiliasi, penetapan upah nazhir yang tidak wajar, hingga pemanfaatan fasilitas wakaf untuk kepentingan non-sosial. Standar AAOIFI No. 60 memberikan kerangka preventif yang komprehensif melalui kewajiban pengungkapan (disclosure) secara periodik, mekanisme pengunduran diri dari pengambilan keputusan yang mengandung unsur kepentingan (recusal), serta pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi standar AAOIFI No. 60 ke dalam regulasi wakaf nasional sangat krusial untuk mentransformasi pengelolaan wakaf dari pola tradisional menuju tata kelola profesional yang akuntabel, guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak mauquf 'alaih dan keberlanjutan manfaat ekonomi aset wakaf secara jangka panjang.

Questioning the Nobility: Perbandingan Persyaratan Profesi Advokat di Republik Indonesia dan Italia

Ronaldo Heinrich Herman — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini akan membandingkan persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile). Oleh karena itu, terdapat sejumlah persyaratan agar seorang Sarjana Hukum dapat diangkat menjadi advokat. Penelitian ini akan menganalisis sejumlah persamaan dan perbedaan dari persyaratan profesi advokat di kedua negara. Penelitian ini juga akan menunjukkan berbagai hal yang melahirkan persamaan dan perbedaan itu. Tujuan dari perbandingan hukum adalah mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari persyaratan hukum di kedua negara. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan bagaimana persyaratan profesi advokat diatur di tanah air. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis berbagai literatur terkait dan peraturan perundang-undangan demi membandingkan hukum kedua negara.

Implikasi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Kewenangan Lembaga Negara

Adry Syah Putra, Rosma Nababan, Rameyanti Tampubolon — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penguatan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan distribusi kewenangan lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penguatan sistem presidensial terhadap kewenangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta dinamika hubungan antar lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh pendekatan empiris untuk melihat praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada presiden melalui pemilihan langsung, sekaligus mempertegas pemisahan kekuasaan. Namun demikian, hubungan antar lembaga negara tetap dipengaruhi oleh konfigurasi politik, sehingga prinsip checks and balances belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan budaya hukum guna menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel.

Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme

Ita Wahyuning Lestari, Tedi Sudrajat Sudrajat, Sri Wahyuni Handayani — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan ekosistem hutan mangrove di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kota Balikpapan ditinjau dari perspektif utilitarianisme. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kerusakan ekosistem mangrove akibat aktivitas manusia, khususnya alih fungsi lahan untuk kepentingan industri yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan ekosistem mangrove telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum berjalan optimal. Di Kota Balikpapan, masih ditemukan praktik alih fungsi hutan mangrove yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ditinjau dari teori utilitarianisme, alih fungsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang diperoleh oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya perlindungan hukum melalui langkah preventif dan represif yang konsisten, guna menjamin keberlanjutan ekosistem mangrove serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.