Locus Journal of Academic Literature Review

Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Dana investasi antara Wanprestasi dan Alasan Kemanusiaan

Muhammad Bagas Alfath — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Investor dapat mengalami kerugian jika uang investasi disalahgunakan, yang merupakan jenis pelanggaran kontrak. Ketika seseorang menyalahgunakan aset investasi karena alasan kemanusiaan, seperti kebutuhan mendesak untuk menafkahi keluarga atau untuk mencapai tujuan sosial tertentu, masalahnya menjadi lebih rumit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai jenis-jenis kesalahan hukum atas penyalahgunaan dana investasi dari sudut pandang hukum perdata Indonesia, menyelidiki peran alasan kemanusiaan sebagai alasan atau pembenaran dalam situasi wanprestasi, dan meneliti pola penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan. Dengan menganalisis Keputusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Cbi, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Setelah memperoleh dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier melalui tinjauan literatur, materi tersebut diperiksa secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa salah kelola dana investasi merupakan jenis wanprestasi yang mengakibatkan kewajiban hukum perdata berupa kompensasi dan restitusi. Pertimbangan kemanusiaan dapat memengaruhi jenis penyelesaian sengketa, tetapi hal itu tidak dapat digunakan sebagai alasan atau pembenaran yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum. Ketika dana investasi disalahgunakan, penyelesaian sengketa yang menyeimbangkan antara keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dianggap sebagai yang paling tepat.

Implementasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Sosial Studi Penelitian di Kota Subulussalam

Kaya Alim, Muhammad Natsir , Zulfiani Zulfiani — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Noodweer (pembelaan terpaksa) dalam hukum pidana Indonesia adalah alasan pemaaf yang melepaskan seseorang dari pidana saat terpaksa melakukan tindakan melawan hukum untuk membela diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan penerapan hukum menurut KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan kepolisian/penyidik dalam KUHP serta untuk menjelaskan penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan due process of law, dalam menentukan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri menuntut pemahaman dan penerapan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai penyidik. Hal ini karena Pasal 49 KUHP serta Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional telah mengatur secara tegas syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah (noodweer) atau pembelaan yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa (noodweer exces), yang masing-masing berimplikasi pada penghapusan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Legal policy noodweer exces terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan.

Kepastian Hukum dan Dinamika Politik dalam Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

Aura Natasya, Zaki Ulya, Meta Suriyani — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Persoalan keterlambatan pelantikan kepala daerah terpilih masih berulang dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Kasus Kota Langsa menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan dinamika politik. Pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih tertunda akibat belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) serta masih berlangsungnya perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang mengharuskan perpanjangan masa jabatan Penjabat Wali Kota dan memunculkan persoalan mengenai legitimasi pemerintahan selama masa transisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum masa jabatan dan kewenangan penjabat kepala daerah serta merumuskan rekomendasi regulatif dan praktis untuk mencegah keterlambatan pelantikan pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Aspek yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Aspek empiris menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Langsa dan DPRK serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah, tidak adanya batas waktu yang tegas antara penetapan hasil pemilihan dan pelantikan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekosongan hukum tersebut, disertai kendala kelembagaan dan politik, memperpanjang masa jabatan penjabat kepala daerah dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan penetapan batas waktu maksimal pelantikan, harmonisasi regulasi nasional dan daerah, serta penguatan kewenangan dan pengawasan terhadap penjabat kepala daerah. Secara praktis, diperlukan pembentukan tim transisi, digitalisasi prosedur administrasi, dan peningkatan kapasitas parlemen daerah. Ketepatan waktu pelantikan memerlukan kejelasan regulasi dan kesiapan institusional untuk menjamin kepastian hukum, menjaga legitimasi demokratis, dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Konstruksi Identitas Global Generasi Alpha melalui Global Citizenship Education pada Konflik Internasional Kontemporer

Rachmi Amalia — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan Generasi Alpha digital sejalan dengan desakan aktor internasional yang bertindak sebagai norm entrepreneurs untuk mengonstruksi kesadaran kosmopolitan melalui Global Citizenship Education (GCED) SDGs Target 4.7. Namun, proses kaskade norma (norm cascade) universal ini menghadapi benturan ideasional di tingkat domestik. Penelitian literature review ini bertujuan memetakan rekonstruksi identitas global Generasi Alpha akibat penetrasi norma kosmopolitan sekuler melalui kurikulum internasional berbasis Barat di tengah kepungan algoritma digital dan guncangan krisis geopolitik kontemporer. Melalui penelusuran sistematis pada pangkalan data Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan SINTA, studi ini mengurasi 33 sumber data yang mengombinasikan dokumen kebijakan internasional dasar, karya teoretis utama, serta literatur empiris kontemporer (2020–2026), dengan fokus pada delapan literatur jangkar. Fenomena tersebut dibedah menggunakan kerangka teoretis Konstruktivisme Alexander Wendt, Teori Siklus Hidup Norma Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, serta Teori Lokalisasi Norma Amitav Acharya. Hasil sintesis literatur merumuskan proporsi konseptual bahwa sosialisasi norma GCED dalam kurikulum internasional tidak diproyeksikan untuk terinternalisasi secara linier, melainkan ditapis ketat oleh teologi Islam di sekolah. Ketika dihantam guncangan krisis geopolitik (Krisis Gaza) yang menghadirkan tekanan moral (moral leverage) di ruang siber, remaja awal Generasi Alpha diasumsikan mempraktikkan nilai spiritualitas Islam dan solidaritas antikolonial ke dalam instrumen kemanusiaan universal, membentuk Localized Religious-Global Identity. Secara teoretis, riset ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian sosiologi hubungan internasional kontemporer di Indonesia.

Screen parenting dalam Keluarga Urban: Negosiasi Kontrol Digital antara Orang Tua dan Anak

Ainul Zulqoifah Asmawati — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital mengubah pola pengasuhan, komunikasi, dan kontrol sosial dalam keluarga urban. Kajian tentang screen parenting sering menempatkan penggunaan layar sebagai isu durasi, risiko kesehatan, atau perilaku anak. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana orang tua dan anak menegosiasikan aturan digital dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis screen parenting sebagai praktik kontrol sosial digital dan arena negosiasi relasi kuasa antara orang tua dan anak dalam keluarga urban. Penelitian menggunakan Systematic Literature Review dengan mengadaptasi pedoman PRISMA 2020. Penelusuran dilakukan pada Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan jurnal nasional terakreditasi dengan rentang publikasi 2015-2025. Kata kunci yang digunakan meliputi screen parenting, digital parenting, parental mediation, screen time, family digital control, dan digital family. Dari 78 artikel awal, 15 artikel dipilih untuk sintesis akhir berdasarkan kesesuaian topik, fokus pada relasi keluarga, dan relevansi dengan pengasuhan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa screen parenting tidak hanya berfungsi sebagai pembatasan screen time, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan norma, pengawasan, dialog, dan tawar-menawar aturan digital. Orang tua menggunakan restrictive mediation, active mediation, co-viewing, technical mediation, dan monitoring untuk menjaga otoritas keluarga. Namun, anak juga memiliki agensi melalui negosiasi, resistensi, serta pemanfaatan kecakapan digital yang sering melampaui orang tua. Kajian ini menyimpulkan bahwa screen parenting perlu dipahami sebagai transformasi pengasuhan keluarga modern yang menghubungkan kontrol sosial, literasi digital, komunikasi keluarga, dan perubahan otoritas orang tua di era digital.

Pengelolaan Sumber Daya Sungai Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Keberlanjutan Masyarakat Pulau Kemaro

Nabila Tahira — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Pulau Kemaro merupakan kawasan sungai yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat. Namun, perubahan kualitas lingkungan, keterbatasan air bersih, kerentanan infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan memengaruhi keberlanjutan penghidupan warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan sumber daya sungai berbasis masyarakat melalui teori modal sosial Robert Putnam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pelaku penyelaman artefak, serta dokumentasi kondisi sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial berupa kepercayaan, norma timbal balik, jaringan kerja, pengetahuan lokal, dan solidaritas. Modal sosial tersebut mendukung pembagian wilayah kerja, pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya sungai, dan respons kolektif terhadap masalah lingkungan. Namun, modal sosial belum sepenuhnya terhubung dengan kelembagaan formal. Penelitian merekomendasikan pembentukan forum pengelolaan sungai berbasis komunitas, penguatan kemitraan lintas pihak, peningkatan keselamatan kerja, penyediaan air bersih, dan pengembangan pelestarian artefak secara legal serta edukatif.

Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Checks and Balances pada Pemerintahan Daerah

Anidaul Khanifah, Rani Pajrin, Frista Arisa — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wujud prinsip checks and balances sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan fungsi pengawasan DPRD, mengidentifikasi kelemahan konstruksi hukumnya, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan agar pelaksanaannya lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, perubahan, hingga pertanggungjawaban APBD. Sementara itu, pengawasan terhadap peraturan daerah mencakup pelaksanaan substansi perda, kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana perda, serta evaluasi efektivitas perda sebagai dasar perubahan, pencabutan, atau pembentukan perda baru. Meskipun telah diatur secara normatif, fungsi pengawasan DPRD belum memiliki pedoman rinci mengenai tata cara, tahapan, indikator, dan instrumen pengawasan sebagai tolok ukur keberhasilan, sehingga tiap DPRD menerapkan mekanisme berbeda sesuai tata tertib masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang memuat tahapan dan prosedur pengawasan secara sistematis, standar indikator keberhasilan, kewajiban kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dalam jangka waktu tertentu, akibat hukum yang jelas atas hasil pengawasan, pembatasan ruang lingkup antara pengawasan DPRD, pengawasan internal, dan audit eksternal, serta pedoman operasional pengawasan APBD yang lebih rinci

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak

Yustifa Nirasanti, Wuri Sumampouw, M. Asyharuddin — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak anak dan menimbulkan dampak yang serius. Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila pelaku merupakan seorang anak, sehingga penangannnya harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pembinaan. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara.

Perkembangan KUHAP Baru Terhadap Perlindungan HAM: Analisis Mekanisme Keadilan Restoratif dan Penundaan Penuntutan

Wahyu Al Ikram Nasution, Puti Andam Sari — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia mencerminkan pergeseran penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui pengembangan mekanisme keadilan restoratif dan penundaan penuntutan. Penelitian ini menganalisis peran kedua mekanisme tersebut dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, sedangkan penundaan penuntutan menjadi alternatif dari penuntutan konvensional dengan mempertimbangkan syarat hukum dan keadaan perkara tertentu. Kedua mekanisme tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan berlebihan pada pidana penjara serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan efektif. Namun, penerapannya memerlukan standar hukum yang jelas, prosedur transparan, pengawasan efektif, dan jaminan perlindungan yang memadai untuk mencegah pemaksaan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pembentukan KUHAP baru perlu menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, kepentingan umum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengaruh Kredibilitas Aktor Drama Korea Terhadap Brand Image Kopiko di Kalangan Penggemar Grup Telegram @K-Drama

Reifa Shalimar, Muh. Ruslan Ramli — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredibilitas aktor drama Korea terhadap brand image Kopiko di kalangan penggemar grup Telegram @K-Drama. Fenomena kemunculan produk lokal Indonesia dalam drama Korea populer seperti Vincenzo dan Hometown Cha-Cha-Cha menjadi latar belakang utama penelitian ini. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif dan kausal, data dikumpulkan melalui kuesioner daring berskala Likert 1-4 yang disebarkan kepada 391 responden penggemar K-Drama di grup Telegram @K-Drama yang mengenal produk Kopiko, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana setelah melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas aktor drama Korea berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image Kopiko, dengan persamaan regresi Y = 5,361 + 0,868X, nilai t-hitung sebesar 19,599 (Sig. < 0,001). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,497 mengindikasikan bahwa 49,7% variasi brand image Kopiko dapat dijelaskan oleh kredibilitas aktor, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Di antara tiga dimensi kredibilitas aktor, trustworthiness (kepercayaan) merupakan dimensi yang paling dominan dalam mempengaruhi brand image Kopiko. Temuan ini memberikan implikasi bagi PT Mayora Indah Tbk untuk mempertimbangkan kredibilitas aktor sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran melalui product placement dalam konten hiburan global.

Pengaruh Promosi dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Produk Skincare G2G

Arini Putri Yanti, Muh. Ruslan Ramli — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan industri skincare di Indonesia yang berlangsung sangat pesat telah menciptakan tingkat persaingan yang semakin tinggi, sehingga perusahaan dituntut menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk memengaruhi keputusan konsumen. Glad2Glow (G2G) merupakan salah satu merek skincare yang tengah mengalami pertumbuhan di pasar Indonesia dengan memanfaatkan promosi digital secara intensif serta menawarkan produk yang memiliki harga terjangkau dan kualitas yang mampu bersaing. Walaupun tingkat popularitas merek ini terus meningkat, penelitian yang mengkaji secara empiris pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada produk Glad2Glow masih relatif terbatas. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh promosi dan kualitas produk, baik secara individual maupun secara bersama-sama, terhadap minat beli konsumen pada produk skincare Glad2Glow. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori melalui metode survei. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda, uji parsial (uji-t), uji simultan (uji-F), serta koefisien determinasi dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi dan kualitas produk berpengaruh positif serta signifikan terhadap minat beli konsumen. Di antara kedua variabel tersebut, kualitas produk memberikan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan promosi dalam meningkatkan minat beli terhadap produk skincare Glad2Glow. Selain itu, secara simultan promosi dan kualitas produk mampu menjelaskan sebagian besar variasi minat beli konsumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan meningkatkan minat beli konsumen di tengah persaingan industri skincare yang semakin kompetitif sangat bergantung pada kombinasi strategi promosi digital yang efektif dan penyediaan produk dengan kualitas yang konsisten serta unggul.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce

Rizaldi Umar — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam era digital saat ini, termasuk dalam konteks e-commerce. Jurnal ini menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan mengkaji prinsip-prinsip dasar undang-undang dan kasuistik yang terjadi, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Artikel ini mengkaji isu kebocoran data pribadi dalam ekosistem e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada kasus kebocoran data pengguna IndoHome pada tahun 2022. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk perlindungan data pribadi, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Kasus IndoHome menjadi contoh nyata kelemahan dalam sistem keamanan data dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, analisis ini mengungkapkan adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan pelanggaran privasi tetap terjadi, serta kurangnya kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, literasi digital, dan adopsi praktik terbaik internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dilakukan Secara Keputusan Sirkuler

Muhammad Reza — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta atas keputusan pemegang saham yang diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) melalui mekanisme keputusan sirkuler (circular resolution). Keputusan sirkuler merupakan alternatif pengambilan keputusan tanpa rapat fisik yang diakui oleh Pasal 91 UU No. 40/2007, dengan syarat mutlak memperoleh persetujuan tertulis dan tanda tangan 100% pemegang saham berhak suara. Penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik mengikuti prosedur serupa dengan pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR): pengusulan, pengedaran naskah, verifikasi persetujuan, penunjukan kuasa, verifikasi dokumen oleh notaris, dan perumusan akta oleh notaris tanpa mengubah substansi keputusan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut KUHPerdata sehingga penting bagi kepastian hukum. Notaris memegang prinsip liability based on fault; pertanggungjawaban timbul jika terbukti unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam praktik administrasi elektronik (Dirjen AHU), notaris memikul tanggung jawab tambahan atas verifikasi pernyataan online yang memengaruhi keluarnya SK/SP. Penelitian menekankan kewajiban notaris untuk menerapkan asas kehati-hatian, memverifikasi identitas dan dokumen, serta mendokumentasikan bukti persetujuan pemegang saham guna meminimalkan risiko sengketa. Disimpulkan bahwa meskipun keputusan sirkuler dapat memiliki kekuatan setara RUPS, kepatuhan terhadap prosedur formal, peran aktif notaris, serta pedoman hukum dan yurisprudensi yang lebih jelas diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perseroan, pemegang saham, dan notaris itu sendiri.

Uji Laboratorium Efektivitas Scale Inhibitor Komersial Phosponobutane Tricarboxylic Acid (PBTC) Terhadap Scale CaCO3 Pada Lapangan Migas

Idham Khalid, Zulfikri Efendy Nasution, Fitrianti Fitrianti — Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000

Pembentukan scale kalsium karbonat (CaCO₃) merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada sistem produksi minyak dan gas bumi. Endapan scale dapat menyebabkan penyempitan aliran, penurunan laju produksi, peningkatan tekanan operasi, serta gangguan pada peralatan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Phosphonobutane Tricarboxylic Acid (PBTC) sebagai scale inhibitor komersial dalam mereduksi scale CaCO₃ pada skala laboratorium. Metode yang digunakan adalah metode perendaman dengan variasi konsentrasi PBTC sebesar 10%, 25%, 37,5%, dan 50% serta variasi waktu perendaman selama 60 menit, 120 menit, dan 180 menit. Sampel scale CaCO₃ yang digunakan memiliki massa awal 3 gram pada setiap perlakuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai pH PBTC menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi, yaitu dari pH 5,4 pada konsentrasi 10% menjadi pH 2,7 pada konsentrasi 50%, sehingga menunjukkan sifat asam. Pengujian efektivitas menunjukkan bahwa PBTC mampu mereduksi massa scale CaCO₃ pada seluruh variasi konsentrasi dan waktu perendaman. Persentase reduksi terendah diperoleh pada konsentrasi PBTC 10% dengan waktu perendaman 60 menit sebesar 4,3%, sedangkan persentase reduksi tertinggi pada variasi perlakuan penelitian diperoleh pada konsentrasi PBTC 50% dengan waktu perendaman 180 menit sebesar 45,3%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi PBTC dan lamanya waktu perendaman meningkatkan efektivitas reduksi scale CaCO₃. Dengan demikian, PBTC terbukti efektif digunakan sebagai scale inhibitor dalam mereduksi scale CaCO₃ pada pengujian laboratorium.