Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum

Dissenting opinion Hakim Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembagian Harta Bersama

2025-11-22T09:40:07+00:00

Negara membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut. Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Msh terdapat dissenting opinion terkait gugatan wanprestasi pembagian harta bersama pasca perceraian. Mayoritas hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan hakim dissenting berpendapat Pengadilan Negeri Masohi berwenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dinilai keliru, sehingga diperlukan pengaturan teknis mengenai dissenting opinion.

Kajian Filosofis-Yuridis terhadap Konsep Pembuktian Sederhana (Simple Bewijs) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama

2026-03-08T09:00:17+00:00

Artikel ini mengkaji konsep pembuktian sederhana (simple bewijs) dalam perkara perdata di Pengadilan Agama dengan menelusuri akar filosofi dan landasan yuridis metode pembuktian yang berada di luar kerangka HIR/RBg. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, yuridis-normatif, historis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian sederhana memiliki dasar yang kuat, berakar pada prinsip keadilan substantif, efisiensi prosedural, serta nilai-nilai hukum Islam yang menekankan kemudahan dan menghindarkan kesulitan dalam proses peradilan. Secara yuridis, legitimasi metode ini diperkuat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA/SEMA, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan prosedur pembuktian dengan kebutuhan perkara. Penerapan metode pembuktian di luar HIR/RBg membawa implikasi positif bagi peradilan agama, terutama dalam mempercepat pemeriksaan perkara dan meningkatkan akses keadilan, meskipun tetap membutuhkan parameter yang jelas untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum. Dengan demikian, simple bewijs merupakan instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Skincare atas Penggunaan Microneedle pada Produk Skincare DNA Salmon

2026-03-08T09:01:28+00:00

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum terhadap produk skincare berbasis bioteknologi yang mengandung DNA salmon dan diaplikasikan menggunakan microneedle, alat kesehatan minimal invasif yang menembus kulit. Tujuan penelitian adalah menganalisis kejelasan pengaturan hukum, menentukan kategori regulasi yang tepat, serta menilai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas potensi kerugian konsumen. Kekaburan antara kategori kosmetik, obat, dan cosmeceutical dalam hukum indonesia menimbulkan ketidakpastian terkait izin edar, standar keamanan, dan mekanisme pengawasan. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan microneedle tidak dapat ditempatkan dalam rezim kosmetik sehingga membutuhkan evaluasi dan regulasi ketat layaknya obat atau alat kesehatan. Pelaku usaha yang mendistribusikan produk DNA salmon dengan microneedle tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui perbuatan melawan hukum, strict liability, dan pembalikan beban pembuktian. Penelitian ini menegaskan urgensi regulasi khusus cosmeceutical demi kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi di Indonesia

2026-03-08T09:03:17+00:00

Penelitian ini mengkaji permasalahan struktural dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada tahapan pra-legislasi sebelum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam praktiknya, proses pembentukan regulasi pada tahap awal meliputi pembulatan konsepsi, harmonisasi, dan evaluasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara dengan kewenangan yang tersebar dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi kewenangan yang berdampak pada lemahnya pengendalian kualitas legislasi sejak tahap awal pembentukannya. Fragmentasi ini semakin diperparah oleh penerapan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing lembaga, yang mendorong setiap institusi untuk berfokus pada tugas pokok dan fungsi normatifnya masing-masing, sehingga membatasi intervensi lintas sektor dan menyebabkan tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan final terhadap kualitas substansi RUU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi perbandingan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi regulasi yang saat ini dijalankan oleh berbagai lembaga masih bersifat koordinatif dan administratif, sehingga belum mampu menjamin konsistensi norma, kepastian hukum, dan efektivitas kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai lembaga terpusat dengan mandat pengendalian kualitas regulasi, termasuk perencanaan, harmonisasi substantif, evaluasi, serta penerapan regulatory impact assessment, merupakan solusi guna mewujudkan sistem legislasi nasional yang terintegrasi, efisien, dan selaras dengan prinsip good regulatory governance.

Hukum Rumah Sakit terhadap Pengembalian Klaim BPJS dalam Perspektif Asas Proporsionalitas

2026-03-08T09:04:55+00:00

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum rumah sakit terhadap pengembalian klaim BPJS dalam perspektif asas proporsionalitas. Bahwa dalam pelaksanaannya masih ada ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian kerjasama. Dalam hal perlindungan hukum rumah sakit terhadap pengembalian klaim BPJS masih belum terlihat adanya asas proporsionalitas sehingga rumah sakit melalui Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dihimbau untuk dapat menegosiasikan kontrak yang yang setara. Untuk upaya lain, rumah sakit dapat mengajukan keberatan ataupun banding ke BPJS Kesehatan sesuai prosedur jika memang sudah memenuhi ketentuan. Apabila BPJS Kesehatan terbukti melakukan wanprestasi ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi rumah sakit, maka rumah sakit bisa melakukan gugatan.

Analisis Viktimologi Terhadap Prajurit TNI Pelaku Desersi Akibat Kekerasan Senioritas: Ditinjau Dari Hukum Pidana Militer

2026-03-08T09:05:39+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI melalui perspektif viktimologi, khususnya mengenai peran victim precipitation dalam memicu terjadinya kejahatan. Fokus utama penelitian ini adalah apakah kekerasan yang dilakukan oleh senior atau kegagalan institusi dalam memberikan perlindungan bagi anggotanya merupakan faktor kontributif terhadap keputusan prajurit untuk melakukan desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus desersi yang diawali oleh konflik internal, senior yang menjadi korban "pemukulan balik" sering kali berperan sebagai provocative victim melalui penyalahgunaan wewenang dan kekerasan fisik. Selain itu, institusi dapat dipandang sebagai pelaku viktimisasi pasif akibat kegagalan sistem pengawasan terhadap praktik pembinaan yang menyimpang. Secara hukum pidana militer, meskipun desersi merupakan pelanggaran murni, pertimbangan viktimologis ini sangat penting bagi hakim militer dalam memberikan putusan yang adil guna mewujudkan keadilan restoratif dan perbaikan sistemik dalam lingkungan TNI.

The Effectiveness of Legal Protection Against Bullying in the Medical Residents' Education

2026-03-08T09:06:25+00:00

The increasing prevalence of bullying during medical residents’ education has tarnished the integrity of education in Indonesia, harmed various parties, and reduced public trust in the specialist doctor education system. The government has enacted several regulations as efforts to prevent and address bullying in specialist doctor education, accompanied by the imposition of strict sanctions on perpetrators. This study aims to analyze the effectiveness of statutory regulations in providing legal protection to trainees during the Medical Residents’ Education Program (PPDS-1). The research employs an empirical legal research method with a sociological-empirical approach. The types and sources of data include primary data collected through interviews and secondary data obtained from the literature. The analysis applies qualitative descriptive techniques, with explanations presented in a structured and systematic manner. Conclusions are drawn to address the core issues under investigation. Normatively, the substance of the regulations is sufficiently clear and relatively appropriate; however, gaps remain in their implementation, as they have not yet achieved optimal effectiveness.

Praktik Penggadaian Barang Jaminan Sepeda Motor yang Masih Terikat Hak Fidusia

2026-03-08T09:07:28+00:00

Praktik pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan ketika debitur menggadaikan sepeda motor yang masih terikat jaminan tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penggadaian objek jaminan fidusia serta bentuk penegakan hukum terhadap debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur perdata, seperti eksekusi jaminan dan gugatan, maupun jalur pidana melalui ketentuan khusus mengenai jaminan fidusia atau penggelapan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Disimpulkan bahwa jaminan fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi memerlukan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum.

Pengelolaan Flight Information Region Indonesia dan Singapura Terkait Kedaulatan Udara Dalam Hukum Internasional

2026-03-08T09:08:29+00:00

Pengelolaan Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura kerap diperdebatkan dalam konteks kedaulatan udara. Secara hukum, Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan kedaulatan penuh negara atas ruang udara, sementara pengaturan FIR bersifat teknis untuk keselamatan penerbangan dan tidak menyiratkan penyerahan kedaulatan. Perbedaan konseptual ini memunculkan persepsi politik dan hukum yang kompleks. Studi ini menganalisis keterkaitan pengelolaan FIR oleh Singapura di sebagian wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dengan prinsip kedaulatan udara, serta mengevaluasi dampak Perjanjian Penyesuaian FIR Indonesia Singapura tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis Konvensi Chicago 1944, ketentuan ICAO, dan perjanjian bilateral. Hasil menunjukkan bahwa penugasan layanan navigasi udara kepada negara lain tidak bertentangan dengan kedaulatan sepanjang berada dalam kerangka teknis ICAO. Perjanjian Penyesuaian FIR tahun 2022 mencerminkan mekanisme kooperatif yang menjaga keselamatan penerbangan sekaligus memperkuat posisi kedaulatan Indonesia. Studi ini menegaskan pentingnya diplomasi penerbangan, penguatan kapasitas nasional, dan koordinasi regional dalam pengelolaan FIR.

Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi

2026-03-08T09:11:16+00:00

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan dalam sistem registrasi dan identifikasi serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. Tren modifikasi kendaraan mendorong perubahan pada bentuk, ukuran, bahan, warna, dan karakter huruf-angka TNKB, yang berpotensi menurunkan keterbacaan dan menghambat identifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum TNKB dan pertanggungjawaban pengendara yang menggunakan TNKB modifikasi berdasarkan hukum positif, serta merumuskan sanksi yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa standar TNKB telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, namun penegakan sanksi masih menghadapi kekaburan norma. Modifikasi TNKB belum dirumuskan sebagai pelanggaran tersendiri, sehingga penindakan sering bergantung pada penafsiran. Penelitian ini mengusulkan penguatan sanksi administratif yang bersifat pemulihan, sanksi pidana sebagai ultimum remedium, serta peningkatan edukasi dan pembinaan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online

2026-03-08T09:12:12+00:00

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi pada pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertumbuhan pesat layanan pinjaman online di Indonesia memunculkan risiko kebocoran data pribadi yang merugikan nasabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online wajib bertanggung jawab secara perdata atas kebocoran data pribadi nasabah yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. Korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan maupun pengaduan kepada otoritas pengawas untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan haknya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pengamanan data dan mekanisme pertanggungjawaban bagi penyelenggara layanan pinjaman online agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan data pengguna.

Fast Track Legislation sebagai Produk Konfigurasi Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik

2026-03-08T09:12:53+00:00

Penelitian ini menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap praktik fast track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia serta implikasinya terhadap partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa percepatan legislasi kerap dilakukan dalam konfigurasi politik elitis, membatasi partisipasi publik yang bermakna, sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan kualitas produk hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan prosedural fast track legislation yang tetap menjamin keterbukaan dan partisipasi publik untuk mewujudkan negara hukum demokratis.

The Effectiveness of Law on the Obligation of B3 Medical Waste Management by Healthcare Facilities in Tana Toraja Regency

2026-03-08T09:15:05+00:00

This study analyzes the effectiveness of legal obligations in managing hazardous and toxic (B3) medical waste by healthcare facilities in Tana Toraja Regency, focusing on RS Fatima Makale, RSUD Lakipadada, and RS Sinar Kasih Tana Toraja. The research is motivated by an incident of illegal medical waste disposal at the Padangiring landfill in December 2024. It employs a socio-legal approach by evaluating compliance with Law Number 17 of 2023 on Health, Government Regulation Number 22 of 2021, and Minister of Health Regulation Number 2 of 2023. Primary data were collected through interviews with hospital management, the Health Office, the Environmental and Forestry Office, waste transporters, and affected communities, supported by literature review. The findings indicate that the effectiveness of waste management remains low across stages, including segregation, temporary storage, transportation, treatment, and reporting. Key obstacles include limited human resources, inadequate infrastructure, weak inter-agency coordination, and reactive supervision. The study concludes that overall effectiveness ranges from moderately effective to ineffective.

Implementasi Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2024

2026-03-08T09:16:30+00:00

Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dengan hukum acara mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat dinamika dan kritik terhadap putusan Bawaslu, khususnya terkait norma dan pertimbangan hukumnya. Penelitian ini menganalisis Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 01/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/06.07/III/2024 mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dengan tujuan mengkaji implementasi mekanisme penanganan pelanggaran serta pertimbangan pembuktiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lebih menitikberatkan pada aspek prosedural (formil), sementara aspek substansial (materiel) belum terpenuhi secara optimal dalam pertimbangan pembuktian putusan.

Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

2026-03-08T09:17:53+00:00

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti cryptocurrency dan dompet digital (DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay), namun belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas dalam konteks kewarisan. Kondisi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta waris serta mengidentifikasi kesenjangan pengaturannya dalam sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (māl) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum mengatur aset digital secara eksplisit sebagai objek waris, sehingga diperlukan harmonisasi.

Pencatutan Citra dan Suara Figur Publik dalam Ekosistem Endorsement Digital

2026-03-08T09:30:38+00:00

Pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital semakin kompleks seiring perkembangan Artificial Intelligence (AI). Citra dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian memiliki dimensi identitas dan nilai ekonomi, sehingga penggunaannya tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian reputasional dan materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik tersebut di Indonesia serta efektivitas mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan atas penggunaan data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur citra dan suara. Secara represif, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.

Regulasi Perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia: Legalitas dalam Sistem Distribusi Obat

2026-03-08T09:41:45+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi perizinan apotek dan pedagang besar farmasi (PBF) sebagai instrumen legalitas dalam sistem distribusi obat di Indonesia. Di tengah transformasi digital, pemerintah menerapkan sistem OSS-RBA untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur periode 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PBF melalui sertifikasi CDOB serta izin praktik apoteker menjadi pilar penting dalam mencegah peredaran obat ilegal. Meskipun OSS-RBA meningkatkan transparansi, masih terdapat kendala pada sinkronisasi data dan kesiapan infrastruktur digital di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perizinan farmasi berperan tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hak atas kesehatan, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar lembaga guna menjaga integritas distribusi obat secara nasional.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan Aksesibilitas Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2026-03-08T09:38:35+00:00

Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kaitannya dengan aksesibilitas hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implikasi transformasi regulasi pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak atas hunian yang legal dan aman bagi kelompok marginal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait dan pengamatan terhadap pola kepatuhan MBR di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan sistem perizinan ke berbasis digital (SIMBG) dan pengetatan standar teknis sesuai PP No. 16 Tahun 2021 menciptakan hambatan aksesibilitas yang signifikan bagi MBR. Faktor penghambat utama meliputi tingginya biaya non-retribusi untuk jasa konsultan teknis, kerumitan prosedur administratif digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.

Pertanggungjawaban Perdata Bagi Penerima Waralaba dengan Itikad Tidak Baik

2026-03-08T10:09:38+00:00

Artikel ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam hubungan waralaba. Sengketa bermula dari tindakan penerima waralaba yang mendaftarkan merek dengan persamaan pada pokoknya terhadap merek milik pemberi waralaba sehingga menimbulkan dugaan itikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, KUH Perdata, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada asas first to file, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan keadilan substantif. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan restoratif melalui pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.

A Juridical Analysis of Artificial Intelligence Misuse for the Sexual Exploitation of Women’s Photo on Platform X Under Indonesia Positive Law

2026-03-17T17:03:36+00:00

This article aims to analyze the misuse of Artificial Intelligence (AI) on platform X for the sexual exploitation of women's photos and assess the effectiveness of Indonesian positive law in providing protection. This article applies a juridical-normative method through a statute approach to examine regulations related to the misuse of AI. The results of the study indicate that positive legal frameworks such as the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law, the PDP Law, and the TPKS Law can be used to address the misuse of AI for sexually suggestive photo manipulation. However, all of these regulations do not specifically and explicitly regulate AI-based technology crimes, so law enforcement still relies on broadening the interpretation of the offense. Therefore, there is a need for more specific and adaptive regulatory updates to AI developments and increased responsibility of digital platforms in preventing the misuse of AI-based technology.

Pencemaran Lingkungan Akibat Pengolahan Lumpur Tinja pada Instalasi Lumpur Tinja di Desa Tadukan Raga

2026-03-14T18:39:26+00:00

This study aims to analyze the management of fecal sludge at the Tungkusan Fecal Sludge Treatment Plant (IPLT) in Tadukan Raga Village and its impact on environmental pollution, focusing on the application of the principles of strict liability and polluter pays. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, field observations, and document analysis. The results indicate that the management of the IPLT has not met the required technical and procedural standards, as evidenced by leakage in waste channels, unpleasant odors, and declining groundwater quality in nearby communities. The principles of strict liability and polluter pays have not been optimally implemented, resulting in the absence of compensation and environmental restoration efforts for affected residents. Key challenges include weak government oversight and limited human resources. This study recommends strengthening local regulations, improving managerial capacity, and consistently applying the polluter pays principle.

Aspek Tanggung Jawab Terhadap Waktu Tunggu Pelayanan Poliklinik di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Marina Permata

2026-03-27T07:21:59+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum terhadap waktu tunggu pelayanan poliklinik di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Marina Permata. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan, kebijakan internal rumah sakit, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Temuan menunjukkan bahwa 62,5% pasien mengalami waktu tunggu melebihi dua jam, yang diakibatkan keterlambatan dokter karena tindakan medis emergensi maupun praktik di fasilitas lain. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan pasien. Kerangka regulasi yang berlaku, mencakup UUD 1945, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, Permenkes tentang Standar Pelayanan Minimal, serta SOP internal, menetapkan batas maksimal waktu tunggu sebesar 60 menit. Penelitian menyimpulkan bahwa manajemen RS Marina Permata bertanggung jawab secara hukum dan etik atas keterlambatan pelayanan. Perbaikan sistem manajemen waktu tunggu, penguatan kebijakan internal, dan penegakan disiplin tenaga medis diperlukan guna mewujudkan pelayanan kesehatan bermutu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Ditinjau dari Tingkat Kecanduan dan Dampaknya Bagi Masyarakat

2026-03-14T18:48:44+00:00

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan, kondisi mental, dan keamanan sosial masyarakat, termasuk di Kabupaten Tanah Karo. Tingginya angka penyalahgunaan tidak hanya meningkatkan jumlah pecandu, tetapi juga memicu tindak kriminalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penyalahgunaan sabu-sabu serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan tingkat kecanduan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku berada pada tingkat kecanduan sedang hingga berat, yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana. Meskipun regulasi memberikan ruang rehabilitasi, dalam praktiknya tingkat kecanduan belum sepenuhnya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional.

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut

2026-03-27T14:38:51+00:00

Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh Pegawai Negeri melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan integritas penyelenggaraan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai negeri terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi karena terbukti secara sengaja terlibat dalam pengumpulan dana non-budgeter tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tanpa adanya alasan pembenar. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti sah dan keyakinan hakim.

Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional

2026-03-18T09:17:25+00:00

Artikel ini menganalisis perlindungan korban dalam perspektif keadilan restoratif serta posisinya dalam pembaharuan sistem hukum nasional indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pembaharuan melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp dan undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kuhap mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Namun, pengaturannya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional, sehingga perlindungan korban belum optimal. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih konkret untuk menjamin pemenuhan hak korban secara efektif.

Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang merupakan Korban Kekerasan Mental dalam Lingkungan Keluarga

2026-03-17T17:01:47+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sekaligus menjadi korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif. Namun, pengaturan hukum masih cenderung memisahkan kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif agar perlindungan hukum bagi anak dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Keabsahan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata

2026-04-02T12:41:05+00:00

Sengketa hukum dalam perjanjian kerjasama sering kali terjadi akibat perbedaan pemahaman interpretasi kontrak yang memicu tuduhan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, memahami pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1338 KUH Perdata, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 655/PDT/2020/PT BDG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap putusan pengadilan, KUH Perdata, serta literatur hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebelas Surat Perjanjian Kerjasama secara formil telah memenuhi syarat Pasal 1320, terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Pengadilan Tinggi menilai hubungan tersebut sebagai kerjasama bisnis tanpa klausul ganti rugi eksplisit, sehingga kerugian dikategorikan sebagai risiko bisnis bersama dan gugatan ditolak seluruhnya. Disimpulkan bahwa kepastian hukum memerlukan penyusunan klausul yang rinci mengenai tanggung jawab dan alokasi risiko untuk mencegah sengketa akibat kekosongan norma dalam kontrak.

Implikasi Abolisi Tom Lembong Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi

2026-04-12T10:40:32+00:00

Penelitian ini menganalisis implikasi pemberian abolisi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada pelaku turut serta (medepleger) dalam kasus impor gula. Permasalahan muncul ketika pelaku utama memperoleh abolisi, sehingga unsur “bersama-sama” dalam delik penyertaan menjadi lemah dan menyulitkan pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan antara doktrin sifat aksesoir dalam penyertaan dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Secara normatif, abolisi yang bersifat personal tidak menghapus fakta perbuatan, namun dalam praktik, penghapusan penuntutan terhadap pelaku utama berpotensi meruntuhkan dasar dakwaan terhadap pelaku peserta. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi impunitas, serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat.

Transformasi Tata Kelola BUMN dengan Pembentukan Danantara

2026-04-12T13:16:51+00:00

Transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai pergeseran paradigma dari pengelolaan administratif menuju model investasi strategis berbasis superholding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan kelembagaan dari pembentukan Danantara terhadap tata kelola BUMN, khususnya dalam aspek restrukturisasi kewenangan, penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR), serta dampaknya terhadap kinerja dan akuntabilitas publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Danantara berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai investasi BUMN, terdapat risiko konsentrasi kekuasaan dan pelemahan pengawasan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam memastikan keberhasilan transformasi tata kelola BUMN.

Pengaturan Praktik Bekam Basah Sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia

2026-03-08T09:13:58+00:00

Praktik bekam basah merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional yang banyak digunakan masyarakat, namun belum memperoleh legitimasi yang memadai. Permenkes No. 15 Tahun 2018, mengatur kewenangan naskestrad pada tindakan non-invasif (bekam kering), sedangkan tindakan tindakan invasif ringan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau akupunktur. Hal ini menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian hukum, dan perlakuan diskriminatif terhadap terapis bekam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada dan merumuskan model regulasi berbasis kompetensi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan berbasis kompetensi melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi nasional, dan penerbitan STR Yankestrad tingkat I dan II merupakan model regulasi yang ideal. Model ini mampu memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta memungkinkan integrasi bekam basah ke dalam sistem kesehatan nasional melalui klinik kesehatan tradisional terpadu.

Kewajiban Edukasi Kesehatan di Puskesmas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

2026-03-08T09:10:29+00:00

Artikel ini menganalisis aspek yuridis tentang pelaksanaan edukasi kesehatan di Puskesmas menurut perspektif HAM, khususnya pemenuhan hak atas informasi kesehatan. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat menerima edukasi sebagai upaya promotif-preventif. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan dominasi pelayanan kuratif, yang berdampak terabaikannya edukasi. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan dua hambatan yuridis-kebijakan utama. Pertama, standar akreditasi dan evaluasi mutu Puskesmas belum memberikan bobot penilaian yang dominan (minimal 60%) pada indikator UKM, yang memuat edukasi dan literasi kesehatan. Kedua, regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait insentif pendanaan belum secara signifikan mengaitkan besaran insentif dengan capaian UKM. Kondisi ini menciptakan dorongan kelembagaan yang keliru dan bertentangan dengan mandat undang-undang untuk mengutamakan upaya promotif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi total standar akreditasi dan penyesuaian regulasi JKN untuk menjamin state obligation Puskesmas dalam pemenuhan hak atas edukasi kesehatan.

Kewenangan Dokter Umum Dalam Meracik Krim Etiket Biru untuk Perawatan Medis Estetika

2026-03-08T08:59:02+00:00

Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan dokter dalam peracikan dan pemberian krim etiket biru serta mengidentifikasi konsekuensi yuridis atas praktik estetika medis tanpa kompetensi yang tepat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap hukum kesehatan Indonesia, UU Kesehatan 2023, PP 28/2024, serta regulasi kefarmasian dan praktik kedokteran. Hasil menunjukkan krim etiket biru tergolong sediaan obat sehingga tunduk pada ketentuan peracikan dan pengawasan farmasi yang mensyaratkan kompetensi apoteker. Dokter estetika berwenang memberikan terapi, tetapi tidak dapat meracik sediaan topikal secara mandiri kecuali melalui kolaborasi dengan apoteker. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan kompetensi dan kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, hingga pidana. Penelitian menyimpulkan perlunya penataan standar layanan estetika medis melalui penguatan regulasi kompetensi, kolaborasi interprofesional, dan pengawasan distribusi sediaan topikal demi keselamatan pasien serta kepastian hukum.