Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum

Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Penyidikan dan Penuntutan

Siska Dwi Andini — 2025-07-09

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Namun, pengaturan daluwarsa dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Indonesia masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji celah hukum terkait daluwarsa dan merumuskan arah pengaturan yang lebih tepat guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Tipikor maupun KUHAP menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang impunitas, terutama dalam kasus yang proses hukumnya berlangsung lama. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan daluwarsa secara khusus dalam UU Tipikor, termasuk kemungkinan penghapusan daluwarsa untuk kasus korupsi besar atau penerapan prinsip discoverability dan continuous crime. Reformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan ketentuan internasional seperti UNCAC agar mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi secara efektif.

Eksistensi Danantara dari Aspek Good Corporate Governance

Sandy Victor Hukunala — 2025-07-09

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis eksistensi lembaga investasi negara bernama Danantara dari perspektif Good Corporate Governance (GCG). Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, diinternalisasikan dalam struktur kelembagaan Danantara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Danantara memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana abadi nasional, keberadaan lembaga ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek regulasi, pengawasan, serta profesionalisme kelembagaan. Ketiadaan undang-undang khusus, dominasi politik dalam pengangkatan pejabat, dan belum optimalnya sistem transparansi dan pengawasan, menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip GCG. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan regulatif yang menyeluruh agar Danantara dapat menjalankan mandatnya secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Danantara; Good Corporate Governance; Investasi

Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum

Malino Gemma Galgani — 2025-07-09

Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah merespons persoalan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen hukum untuk menangani konflik melalui pendekatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji efektivitas implementasi UU tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKS telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas daerah, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban konflik. Disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan partisipasi publik, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

I Gusti Agung Virlan Awanadi — 2025-07-09

Jalur khusus merupakan sebuah konsep hukum acara pidana yang diserap dari konsep plea bargaining sebagaimana telah diatur di negara luar pada sistem peradilan pidana Indonesia nantinya. Namun dalam menjalankan sebuah konsep tersebut diperlukan adanya harmonisasi antara komponen dari struktur hukumnya yaitu para aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia belum adanya pengaturan jalur khusus, namun masih dalam berupa rancangan terlihat dari penyerapan sebuah konsep disebut plea bargaining yang telah diatur dan diterapkan di negara lain. Kemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapat ditempuh menggunan konsep tersebut. Mengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana.

Implikasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (OSS) Bagi Pelaku Usaha

Zena Dinda Defega — 2025-07-09

mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan yang terkait hukum, penelitian ini akan mengkaji dampak Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan konsekuensi Online Single Submission (OSS) terhadap berbagai pelaku usaha. Kajian ini membahas tentang penelitian hukum normatif. Temuan kajian ini menjelaskan implikasi OSS bagi pelaku usaha, yang akan memperoleh manfaat dari peningkatan layanan perizinan yang lebih mudah diakses dari mana saja (rumah atau kantor) dan memungkinkan pengunggahan semua dokumen yang diperlukan secara elektronik. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan sikap serta profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan indikator keberhasilan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dalam konteks Kemudahan Berusaha yang terkait dengan budaya hukum. Karena sistem yang terintegrasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi kepada publik dan membatasi peluang terjadinya KKN dalam Perizinan Berusaha, OSS berfungsi sebagai media penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan otoritas pemerintah.

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah

Misael Leo Nard Haganta Tarigan — 2025-07-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 859/Pdt.G/2023/PN Medan terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. Kasus ini bermula dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh tergugat setelah menerima pembayaran penuh atas rumah yang diperjanjikan, yang kemudian menimbulkan gugatan wanprestasi oleh penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan tergugat terbukti wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata karena tidak menyerahkan objek jual beli meskipun telah menerima pembayaran. Berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata, hakim memutuskan bahwa penggugat berhak atas pengembalian uang dan bunga sebagai ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Putusan ini memberikan preseden penting dalam perlindungan hukum bagi pihak pembeli, serta mempertegas kekuatan hukum suatu perjanjian meskipun objek belum diserahkan secara fisik. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pencantuman klausul somasi dan mekanisme escrow dalam praktik perjanjian jual beli guna mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang.

Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Medan

Septi Yanti Tampubolon — 2025-07-09

Penelitian ini membahas peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi praktik pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Ombudsman merespon laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Ombudsman telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh minimnya tindak lanjut instansi dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penerima layanan publik.

Konsistensi Penegakan Perlindungan Rahasia Dagang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1713 K/Pdt/2010

Dinar Rurumingratni — 2025-07-09

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1713 K/Pdt/2010 terkait pelanggaran rahasia dagang antara PT BPE dan PT HCMI beserta mantan karyawan PT BPE. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi penerapan hukum rahasia dagang dalam rezim HKI Indonesia dan konsistensi putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa rahasia dagang adalah objek perlindungan hukum yang dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri. Putusan ini memperkuat kedudukan hukum pemilik rahasia dagang dan menjadi preseden penting bagi perlindungan industri berbasis inovasi.

Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan

M. Iqbal Asnawi — 2025-07-09

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.

Penghinaan terhadap Nama Baik dan Reputasi Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana

Dihqan Tsakib Khiyarul Hasani — 2025-07-09

Penghinaan terhadap nama baik dan reputasi pribadi merupakan pelanggaran hukum yang berdampak psikologis dan sosial, baik di ranah privat maupun publik. Artikel ini menganalisis aspek hukum tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP melalui studi Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Kbu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi. Meski terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagai bentuk pendekatan pembinaan. Artikel ini merekomendasikan agar penerapan pidana bersyarat tetap memperhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia

Muksalmina Muksalmina — 2025-07-09

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.

Marriage Dispute Resolution Through Judge Mediators and Its Implications for Child Development in the Religious Court of the Jurisdiction of the Banjarmasin Religious High Court

Mubarok Mubarok — 2025-07-09

The need for mediation is motivated by the accumulation of cases at the cassation level. Every year the cases that come to court are not decreasing, but are increasing. Meanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the Religious Court in the Banjarmasin PTA area. Therefore, the concept of mediation is needed to reduce the problem of the accumulation of cases that occur at the religious court level, in terms of the benefit of children's growth and development. The research approach chosen uses an empirical juridical approach with a descriptive research method of analysis of theories of mediation and child protection and their implementation in judges' decisions regarding divorce in the Religious Courts in the Banjarmasin PTA area. Divorce has a negative impact on children's psychological development, because in general the psychological development of children whose parents are divorced is very disturbed, apart from that, the negative factor resulting from divorce is the lack of love and attention from both parents. Psychologically, parental divorce results in changes in behavior, responsibility and emotional stability.

The Application of The Principles of Justice, Legal Certainty, and Benefit in Regulating Civil Rights of Children After Divorce and Its Contribution to the Indonesian Legal System

Faiq Faiq — 2025-07-09

The high number of divorce cases in the jurisdiction of the Religious Courts under the Surabaya High Religious Court raises serious concerns about the civil rights of children post-divorce. In many cases, children's rights to maintenance, education, healthcare, and guardianship are neglected. This study aims to evaluate how the principles of justice, legal certainty, and benefit are implemented in legal decisions related to children’s civil rights after parental separation. Using a normative-empirical method with statutory, case, and comparative approaches, this study analyzes court rulings across various types of divorce cases within the Surabaya jurisdiction. The findings reveal a disparity in judicial considerations, particularly in child custody, maintenance, and guardianship rulings, reflecting the lack of consistency in substantive legal protection. While many decisions formally protect children’s rights, enforcement remains weak. The study concludes that institutional reform is needed to ensure the effectiveness of legal norms protecting children after divorce.