Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum

Prinsip Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Arindy Sri Musdelifa — 2026-07-27

Kekerasan seksual di perguruan tinggi berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, dan keberlanjutan pendidikan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo, serta mengevaluasi kebijakan pencegahan dan penanganannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Data sekunder dari literatur hukum, jurnal, dan penelitian terdahulu dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah memiliki landasan regulasi yang kuat, tetapi implementasinya terkendala keterbatasan sumber daya Satgas PPKS, rendahnya kesadaran sivitas akademika, serta budaya menyalahkan korban. Perlindungan hukum tidak cukup bertumpu pada regulasi, tetapi memerlukan komitmen institusional yang nyata, konsisten, komprehensif, dan berorientasi pada korban.

Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif HAM

Natasatun Nadayah — 2026-07-27

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP mengatur kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan keluarga inti. Pengaturan tersebut bertujuan melindungi nilai kesusilaan, institusi perkawinan, dan ketertiban sosial, namun masih menyisakan ambiguitas pada unsur "hidup bersama sebagai suami istri" yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif HAM, kriminalisasi kohabitasi pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang pembatasannya didasarkan pada undang-undang dan ditujukan untuk melindungi moralitas, nilai agama, serta ketertiban umum. Meskipun demikian, kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas belum dapat dinilai secara mutlak karena efektivitas dan penerapan Pasal 412 sangat bergantung pada implementasi serta penegakan hukumnya agar tidak menimbulkan pelanggaran hak privasi maupun overkriminalisasi.

Transformasi Pelayanan Publik Digital dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Tantangan Regulasi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Eko Dermawan Nasution — 2026-07-27

Transformasi pelayanan publik digital menjadi agenda penting dalam reformasi administrasi pemerintahan Indonesia. Perubahan ini ditandai oleh implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan keterpaduan layanan digital nasional, dan penguatan GovTech melalui INA Digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan regulasi dan akuntabilitas pemerintahan dalam transformasi pelayanan publik digital di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat efisiensi, transparansi, keterlacakan tindakan pemerintahan, dan akses masyarakat terhadap layanan. Namun, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, kesenjangan kapasitas daerah, risiko pelindungan data pribadi, rendahnya interoperabilitas, dan mekanisme keberatan digital yang belum kuat masih menghambat akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan standar interoperabilitas, pembagian kewenangan yang jelas, audit hukum teknologi, serta jaminan perlindungan hak warga negara dalam layanan digital.

Laju Kehilangan Keanekaragaman Hayati Epifit Endemik Akibat Konversi Hutan Menjadi Lahan Sawit dan Area Pertambangan di Kalimantan dan Sumatra: Perspektif Perlindungan Hukum Plasma Nutfah Indonesia

Ika Aniyati — 2026-07-27

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tanaman epifit endemik seperti anggrek (Orchidaceae), Hoya (Apocynaceae), dan Dischidia (Apocynaceae) yang dominan ditemukan di hutan Kalimantan dan Sumatra. Ekspansi masif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan mempercepat deforestasi yang mengancam plasma nutfah epifit endemik tersebut. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: pertama, bagaimana konstruksi hukum perlindungan plasma nutfah epifit endemik dalam regulasi nasional dan internasional; kedua, mengapa implementasi perlindungan hukum tersebut belum mampu mencegah kepunahan spesies epifit akibat alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data sekunder. Hasil kajian menunjukkan kesenjangan normatif yang signifikan antara perangkat hukum yang ada dan realitas di lapangan. Lemahnya koordinasi antarlembaga, ketiadaan mekanisme pemantauan komprehensif, dan konflik kepentingan antara industri ekstraktif dan konservasi menjadi faktor utama inefektivitas perlindungan hukum plasma nutfah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui instrumen hukum khusus perlindungan epifit endemik disertai mekanisme penegakan yang lebih tegas.

Penggunaan Jasa Endorser pada Penjualan Produk Kecantikan di Kota Parepare dalam Perspektif Penerapan Hukum

Hamriana Hamriana — 2026-07-27

Artikel ini menganalisis bagaimana hukum diterapkan pada praktik penggunaan jasa endorser untuk produk kecantikan di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif-empiris, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka sebelum dilakukan analisis kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang dalam praktik endorsement produk kecantikan di Kota Parepare belum berjalan optimal karena tidak didukung regulasi teknis di tingkat daerah, keterbatasan kewenangan aparat, kesenjangan sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran hukum endorser, serta minimnya literasi hukum konsumen dan pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi teknis daerah yang mengatur pengawasan endorsement, perluasan kewenangan aparat, serta sosialisasi hukum yang menjangkau seluruh pihak dalam rantai promosi digital.

Dari Open Dumping Menuju Ekonomi Sirkular: Reformasi Hukum dan Kesenjangan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Padat di Kabupaten Badung, Bali

Ika Aniyati — 2026-07-27

Pengelolaan sampah padat di Kabupaten Badung, Bali, menghadapi tantangan struktural yang kompleks akibat ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang beroperasi secara open dumping dan telah melampaui kapasitas tampungnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kerangka hukum dalam mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah dari paradigma open dumping menuju ekonomi sirkular, serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang menghambat implementasi prinsip ekonomi sirkular di Kabupaten Badung. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disonansi normatif antara mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan regulasi daerah yang belum mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular, extended producer responsibility, dan mekanisme insentif berbasis pasar. Data empiris 2019-2024 membuktikan kemerosotan tingkat 3R dari 15,4 persen menjadi 3,9 persen, sementara ketergantungan pada TPA terus meningkat. Penelitian ini mengusulkan model reformasi hukum integratif Badung Circular Waste Governance Model (BCWGM) yang tersusun dalam lima lapis arsitektur hukum.

Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit

Muhammad Wildan — 2026-07-27

Artikel ini menganalisis tindak pidana peretasan kartu kredit sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi, dengan menyoroti modus pencurian identitas data kartu kredit, efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta strategi penanggulangannya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa pencurian identitas data kartu kredit umumnya dilakukan melalui carding dan phishing, termasuk penggunaan situs web palsu, praktik skimming, serta perolehan data secara melawan hukum melalui media elektronik yang merugikan pemilik kartu. Polri memiliki kewenangan dalam penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada kelancaran proses tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peningkatan kolaborasi antara aparat penegak hukum, perbankan, dan perusahaan teknologi, serta kerja sama lintas sektor dan internasional diperlukan untuk meningkatkan pencegahan, deteksi, dan penindakan tindak pidana ini.

The Discourse on Forced Marriage as a Form of Child Exploitation from a Criminal Law Perspective

Aida Dewi — 2026-07-27

Forced marriage involving children is a form of structural violence that deprives children of their dignity, autonomy, and fundamental rights, exposing them to sexual exploitation, domestic violence, and economic dependence. Such practices violate the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees children protection from all forms of violence and discrimination. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the legal and social factors sustaining child forced marriage, including patriarchal norms, structural poverty, misuse of marriage dispensation, and informal family-based dispute resolution. Philosophical and victimological perspectives confirm that children lack the legal and psychological capacity to provide free and informed consent, rendering child marriage inherently coercive. Comparative analysis of countries implementing preventive measures, such as Forced Marriage Protection Orders, reveals Indonesia’s limited protective framework. Therefore, stronger child-rights-based law enforcement, legal reform, public education, and comprehensive victim recovery mechanisms are essential to effectively prevent and eradicate child forced marriage.

Peluang Trading Card Games Pokémon Sebagai Objek Jaminan Gadai Ditinjau dari Prespektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hak Cipta di Indonesia

Elang Gabro Bintang Fajariandy Corua — 2026-07-27

Perkembangan ekonomi kreatif telah melahirkan aset baru berupa Trading Card Game (TCG) Pokémon yang tidak hanya berfungsi sebagai media permainan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi sebagai barang koleksi dan instrumen investasi. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukannya sebagai objek jaminan gadai serta kaitannya dengan rezim hak cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah TCG Pokémon memenuhi kualifikasi sebagai objek jaminan gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkaji implikasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TCG Pokémon memenuhi syarat sebagai benda bergerak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek gadai. Namun, kepemilikan kartu tidak mencakup hak ekonomi atas ciptaan yang melekat, sedangkan ketidakstabilan nilai, ketergantungan pada kekayaan intelektual, dan kendala eksekusi menyebabkan penggunaannya sebagai objek jaminan gadai belum ideal dalam praktik hukum Indonesia.