Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb tentang pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim seharusnya dapat mempertimbangkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK.KMA.NO.36/KMA/SK/II/2013) Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup bagian Pembuktian dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 51 Ayat (2) sebelum menjatuhkan PT ATGA bertanggung jawab mutlak (Strict Liability) yang senyatanya hanya diterapkan terhadap kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.