Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb terdakwa KSP Karya Mulya tertanggal 04 Maret 2019. Putusan tersebut merupakan putusan pidana terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sebab Ketua Pengurus Koperasi telah melakukan pengelolaan dan pengurusan koperasi dengan mengedepankan prinsip itikad baik.