Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya

Abstract

Pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas yang tidak jelas menjadi kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Meskipun perseroan terbatas telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi dalam penegakannya masih sangat jarang perseroan terbatas dijatuhi pidana. Penelitian ini fokus pada kajian mengenai urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dalam kegiatan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap perseroan terbatas merupakan hal urgensi karena pengaturan pertanggungjawaban pidana yang saat ini belum dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta oleh karena merupakan peninggalan zaman kolonial yang tidak mengenal PT sebagai subjek hukum pidana. Sebagai pembaharuan, UU No.1 Tahun 2023 tampaknya dapat menjawab tantangan urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap PT sebagai subjek hukum pidana yang dituangkan dalam Pasal 45 hingga pasal 50 UU No.1 Tahun 2023 mengatur tentang corporate criminal liability.