Perlindungan hukum Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara

Abstract

Terdapat kekosongan norma mengenai stockpile batubara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun peraturan pelaksananya hingga ke peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori yang digunakan adalah teori asas hukum dan Teori Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara adalah dengan membuat pengaturan keberadaan stockpile batubara untuk mengatasi kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan bagi pelaku usaha stockpile batubara. Selain itu, pengaturannya juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan stockpile batubara baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak kegiatan stockpile batubara, Pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan stockpile batubara yang merupakan politik hukum yang dapat dipilih oleh Pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur pengelolaan dan pengusahaan stockpile batubara.