Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai
DOI:
https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168Keywords:
E-Goverment, E-Masyarakat, Binjai Smart CityAbstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government di Kota Binjai berpedoman kepada peraturan wali kota binjai nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai smart city, dengan diluncurkannya aplikasi mobile yang bernama Aplikasi E-Masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih kurang akrab dengan teknologi dan proses pelaporan online, sehingga mereka mungkin merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi tersebut.
References
Dahlia, Novi. “Lumbung Informasi Publik Bernama E-Masyarakat, diakses dalam https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/11/18/453713/lumbung-informasi-publik-bernama-e-masyarakat tanggal 7 Juli 2022.
Peraturan Walikota Binjai No. 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Smart City
Republik Indonesia, Instruksil Presiden No. 3 Tahun 2003 Mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan E-government
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. (2018). Birokrasi dan Governance Teori, Konsep dan Aplikasinya.
Spirakis, G., Spiraki, C., & Nikolopoulos, K. (2010). The impact of electronic government on democracy: e-democracy through e-participation. Electronic Government, an International Journal, 7(1), 75–88.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Nindya Irma, Budiman Ginting, Agusmidah Agusmidah, Jelly Leviza
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.