Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan
DOI:
https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.411Keywords:
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Ajudikasi, ArbritaseAbstract
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, memiliki tugas penting untuk melindungi konsumen. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengaturan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dan mengaitkannya dengan sistem penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, dan arbitrase oleh LAPS bersifat final dan mengikat (final and binding). LAPS berperan penting sebagai solusi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme kelembagaan antara BPSK dan LAPS, keterbatasan infrastruktur hukum, kurangnya mediator dan arbiter, serta kendala dari para pihak yang bersengketa.
References
Habibah, P. N., & Hamzah, D. S. (2021). Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Pitriya Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. Jurnal Panorama Hukum, 6(1), 49–60.
Ishak, S. (2017). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(2).
Kasmir, S. E. (2018). Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi.
Kurniawan, I. G. H. (2016). Implikasi Penerapan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lex Jurnalica, 13(1), 147914.
Margono, S. (2010). Penyelesaian sengketa bisnis: alternative dispute resolutions (ADR): teknik & strategi dalam negosiasi, mediasi & Arbitrase.
Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 3(2), 240–260.
Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., & Aziz, I. A. (2021). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 4(1).
Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia.
Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2002). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Transparency Journal of Economic Law, 1(2), 14694.
Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 94–105.
Wibowo, A. M., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2019). Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 27(1), 41–53.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Mhd Dicky Safii Harahap, OK. `Saidin, Detania Sukarja, Jelly Leviza
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.